Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)

DIAN AGUNG WICAKSONO, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; Andy Omara, S.H., M.Pub.&Int.Law, Ph.D.

2023 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Luasnya kualifikasi Pemohon menjadikan kewenangan pengujian UU menjadi kewenangan konstitusional MK yang sangat dinamis dalam pelaksanaannya. Kualifikasi Pemohon inilah yang menjadi salah satu titik sentral dalam pemberian kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU oleh MK. Penelitian ini berfokus pada dinamika pemberian kedudukan hukum Pemohon pengujian UU dengan kualifikasi perorangan dalam kurun waktu tahun 2003-2019. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar pengaturan perumusan kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara pengujian UU? (2) Bagaimana pemberian kedudukan hukum Pemohon perorangan dalam perkara pengujian UU? (3) Mengapa dalam praktiknya terjadi perkembangan (perubahan) pemberian kedudukan hukum Pemohon perorangan dalam perkara pengujian UU? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai bentuk klarifikasi, konfirmasi, dan penggalian data lebih lanjut terhadap data sekunder yang telah diperoleh sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dan dasar perumusan kualifikasi Pemohon dalam pengujian UU di MK dikembangkan dari pengaturan kualifikasi Pemohon dalam hak uji materi pada MA, sedangkan dasar perumusan kerugian konstitusional dikembangkan praktik peradilan MK Afrika Selatan dan MA Amerika Serikat dengan penyesuaian dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Spesifik dalam konteks uji formil UU, MK memperkenalkan dua pendekatan, apakah akan disandarkan pada konstruksi kerugian konstitusional dalam uji materiil berdasarkan doktrin mandat fiduciary atau akan dibedakan dengan uji materiil dengan mencari logical link dan logical nexus berdasarkan doktrin direct injury. Adapun dinamika pemberian kedudukan hukum Pemohon perorangan dan doktrin yang relevan untuk menjelaskan dinamika pemberian kedudukan hukum Pemohon perorangan difokuskan pada lingkup pembahasan: (a) dalam uji materiil UU, terkait kedudukan hukum pembayar pajak dan kedudukan hukum pembentuk UU; dan (b) dalam uji formil UU.

The breadth of qualifications of the Applicants makes the authority to review the Law a constitutional authority of the Constitutional Court (CC) which is very dynamic in its implementation. The qualification of the Applicants is one of the focal points in granting legal standing in the review of the Law by the CC. This research focuses on the dynamics of granting the legal standing of Applicants with individual qualifications in the period 2003-2019. The research questions are: (1) What is the basis for the regulation of the formulation of the legal standing of the Applicants in the judicial review of the Law? (2) How is the legal standing of individual Applicants granted in the judicial review of the Law? (3) Why in practice has there been a development (change) in granting the legal standing of the individual Applicants in the judicial review of the Law? This is normative legal research supported by in-depth interviews as a form of clarification, confirmation, and further data mining of previously obtained secondary data. The results show that the arrangement and basis for the formulation of the qualifications of the Applicants in the judicial review of the Law in the CC were developed from the qualification of the Applicants arrangement in the right to substantive review in the Supreme Court. In contrast, the basis for the formulation of constitutional injury was developed by the judicial practice of the South African Constitutional Court and the United States Supreme Court with adjustments in the context of the legal system in Indonesia. Specific in the context of the procedural review, the CC introduced two approaches, whether to rely on the construction of constitutional injury in a substantive review based on the doctrine of fiduciary mandate or to be distinguished from a substantive review by seeking a logical link and logical nexus based on the doctrine of direct injury. The dynamics of granting the legal standing of individual Applicants and the relevant doctrine to explain the dynamics are focused on the scope of discussion in: (a) the context of the substantive review of the Law, related to the legal standing of taxpayers and the standing of legislators; and (b) the context of the procedural review of the Law.

Kata Kunci : kedudukan hukum, pemohon perorangan, pengujian undang-undang, mahkamah konstitusi