PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DI KABUPATEN KLATEN

TATYA NAHLA NABILA, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.,

2023 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 1) bentuk persekutuan perdata notaris yang dipraktikkan oleh notaris di Kabupaten Klaten, 2) pelaksanaan aspek kemandirian dan ketidakberpihakan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUJNP yang berkaitan dengan persekutuan perdata notaris di Kabupaten Klaten dan 3) peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan persekutuan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUJNP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Cara pengumpulan data sekunder penelitian kepustakaan adalah metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Klaten, dengan subjek penelitian empat orang notaris dan narasumber yaitu ketua Majelis Pengawas Daerah. Cara pengumpulan data primer penelitian lapangan adalah dengan observasi dan wawancara terarah dengan alat checklist dan pedoman wawancara. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Metode induktif digunakan dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk persekutuan perdata notaris di Kabupaten Klaten adalah menjalankan kantor bersama dengan menggunakan UUJN dan UUJNP sebagai dasar hukum dan menggunakan KUHPerdata dan Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 sebagai acuan tidak mengikat. Notaris di dalam persekutuan perdata notaris di Klaten dapat menjalankan aspek kemandirian dan ketidakberpihakan dengan baik, dan dalam praktiknya kerja sama dengan bank tidak dianggap melanggar aspek kemandirian dan ketidakberpihakan. Peran MPD Kabupaten Klaten terhadap persekutuan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUJNP adalah membina dan mengawasi notaris melalui cara pemeriksaan.

This research aims to determine and analyze 1) the form of notary civil partnership that practiced by notaries in Klaten Regency, 2) the implementation of independence aspects and impartiality aspects in the provisions of Article 20 paragraph (2) of UUJNP relating to notary civil partnerships in Klaten Regency and 3) the role of the Klaten Regency Regional Supervisory Council in the implementation of notary civil partnerships based on Article 20 paragraph (2) of UUJNP. This research is an empirical normative research which is conducted through library research and field research. The method of collecting secondary data for library research is the documentation method with document study tools. The field research was conducted in Klaten Regency, with the research subjects are four notaries and the resource person is the head of the Regional Supervisory Council. Field research primary data were collected throug observation and direct interviews by using checklist and interview guidelines as tools. The data were analyzed by using qualitative methods. Inductive method were used in drawing conclusions. The results and the explanation discussion showed that the form of notary civil partnership in Klaten Regency is running the office together by using UUJN and UUJNP as the legal basis and using the Civil Code and Ministry of Law and Human Rights Regulation Number M.HH.01.AH.02.12 of 2010 as a non-binding reference. Notaries in the notary civil partnerships in Klaten are able to carry out independence aspects and impartiality aspects well, and in practice, notary cooperation with banks is not considered to violate the aspect of independence and impartiality. The role of the Klaten Regency MPD towards notary civil partnerships based on Article 20 paragraph (2) of the UUJNP is to guide and supervise notaries through inspection.

Kata Kunci : UUJNP, Pasal 20 ayat (2), Persekutuan Perdata, Notaris.