Analisis Penerapan Kebijakan E-Procurement Di Pemerintahan Kabupaten Tegal

Mochammad Rizal Alim Kuncoro, Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin, M.P.A; Dr. Evita Hanie Pangaribowo, S.E., M.IDEC.

2022 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Berbagai studi literatur mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan e-procurement pada pemerintahan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara. Implementasi sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa sektor publik menjadi multiplier effect dalam pelaksanaan pembangunan nasional termasuk berimplikasi terhadap pengembangan perekonomian pada tingkat regional maupun nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-procurement sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Penerapan kebijakan sistem e-procurement dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga untuk memenuhi ekspektasi Pemerintah agar mendapatkan value for money atau manfaat yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dinamika kebijakan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang tinggi, dapat berdampak terhadap penerapan sistem e-procurement dan penerimaan teknologi yang mendukung sistem tersebut, sehingga penting untuk dilakukan studi tentang bagaimana pelaksanaannya di lapangan pada instansi pemerintahan Indonesia yang mempunyai karakteristik majemuk. Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan kebijakan e-procurement selama satu dekade terakhir yang perlu dideskripsikan lebih dalam bagaimana dinamika penerapan dan penerimaan di lapangan terhadap perubahan kebijakan yang dinamis dalam menggunakan sistem elektronik. Studi ini memilik tujuan yaitu mendeskripsikan proses penerapan kebijakan e-procurement di Pemerintah Kabupaten Tegal dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya guna rekomendasi kebijakan mendatang. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan deksripsi yang kaya dan padat menggunakan data primer, data sekunder dan observasi di lapangan untuk mencapai triangulasi. Data primer diperoleh dengan melalukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan tingkat saturasi informasi yang mumpuni dari berbagai informan yang telah ditentukan melalui metoder purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan e-procurement di Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, yang masing-masing tahapan menggunakan aplikasi yang berbeda. Secara umum, trend penerapan e-procurement di Pemerintah Kabupaten Tegal dalam satu dekade terakhir menjunjung tinggi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara, hasil identifikasi yang telah didapatkan menggunakan framework STOPE bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-procurement di Pemerintah Kabupaten Tegal antara lain: Pengaturan Kelembagaan, Infrastruktur TIK, Kecukupan SDM Terampil, Komitmen Politik, Tujuan yang jelas dan Keandalan & Keamanan Sistem.

Various literature studies reveal that the implementation of e-procurement policies in government contributes positively to the growth of a country's gross domestic product (GDP). Implementation of the e-procurement system in the procurement of public sector goods and services becomes a multiplier effect in the implementation of national development, including implications for economic development at regional and national levels. The Government of Indonesia is committed to organizing government procurement of goods and services through the e-procurement system in an effort to improve public services in the government goods and service procurement sector in order to achieve efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. The application of the e-procurement system policy in the process of procuring government goods and services is also to meet the government's expectation to obtain value for money or the maximum benefit in implementing government procurement of goods and services. The high dynamics of policies regarding government procurement of goods and services can have an impact on the implementation of the e-procurement system and the acceptance of technology that supports the system, so it is important to conduct a study of how it is implemented in the field in Indonesian government agencies that have multiple characteristics. For the past decade, the Tegal Regency Government has implemented an e-procurement policy, which needs to be described in greater detail in terms of the dynamics of implementation and acceptance in the field of dynamic policy changes in the use of electronic systems.This study has the objective of describing the process of implementing e-procurement policies in the Tegal Regency Government and what factors influence it for future policy recommendations. The methodology used in this study uses a descriptive qualitative approach with rich and concise descriptions using primary data, secondary data, and field observations to achieve triangulation. Primary data were obtained by conducting in-depth interviews to obtain a high level of information saturation from various informants who had been determined through the purposive sampling method. The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in the Tegal Regency Government is carried out in three stages: planning, preparation, and implementation, with each stage using a different application. In general, the trend of implementing e-procurement in the Tegal Regency Government in the last decade upholds the principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. Meanwhile, the identification results that have been obtained using the STOPE framework show that the factors influencing the implementation of e-procurement in the Tegal Regency Government include institutional arrangements, ICT infrastructure, adequacy of skilled human resources, political commitment, clear goals, and system reliability and security.

Kata Kunci : e-procurement, implementation, technology acceptance, STOPE framework