ANALISIS CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RAFFI RONALDY SULLY, Rusdi Akbar, M.Sc., PH.D., Ak., CA.

2023 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi pada tahun 1999 dan kebijakan otonomi khusus untuk Provinsi Papua tahun 2001 menyebabkan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya. Dengan demikian, segala bentuk pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjelaskan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi setiap kewajiban serta pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang dan dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Namun, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum dapat mempertanggungjelaskan kondisi keuangan secara baik dan kinerja pemerintah masih berada dibawah rata-rata nasional. Penilaian kemampuan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah pada daerah otonomi khusus di Provinsi Papua bertujuan untuk memenuhi kewajiban serta pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang dan mengukur keberhasilan pengelolaan dana otonomi khusus untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan objek dan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini belum tersedia laporan terkait penilaian kondisi keuangan dan pengukuran kinerja keuangan untuk mengukur ketercapaian pengelolaan keuangan pada daerah otonomi khusus. Fokus utama pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua adalah pembuatan LKPD dan acuan utama perencanaan pembangunan yang berasal dari RPJMD sehingga Pemerintah Provinsi Papua tidak dapat mengetahui kemampuan atau capaian pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah, kemampuan dalam memenuhi setiap kewajiban, dan layanan publik . Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua terkait pengelolaan keuangan pada daerah otonomi khusus adalah pengelolaan yang tidak transparan sehingga sering dianggap tidak berhasil, adanya pemerataan pada setiap sektor dan masih terdapat kabupaten/kota dengan indeks pembangunan yang kurang baik sehingga mengakibatkan peningkatan indeks pembangunan pada Provinsi Papua kecil atau bahkan menurun. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan pemahaman akan pentingnya penilaian kondisi keuangan dan pengukuran kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah terlebih khusus pengelolaan keuangan pada daerah otonomi khusus serta mengoptimalkan penggunaan laporan kondisi keuangan dan kinerja keuangan sebagai bahan analisis untuk meningkatkan indeks pembangunan secara menyeluruh dari kabupaten/ kota hingga ke Provinsi.

The enactment of a decentralization policy in 1999 and a special autonomy policy for Papua province in 2001, led to the granting of authority to the regions to manage their regions. Thus, all forms of regional financial arrangements and management must be accountable for explaining the financial condition of local governments in fulfilling every obligation and service to the community in the future and accounting for regional financial management as an effort to provide services to the community. However, until now the Papua Provincial government has not been able to explain the financial condition properly and the government's performance is still below the national average. The assessment of financial management capabilities in the special autonomy region in the Papua Provincial government aims to fulfill obligations and services to the community in the future and measure the success of the management of the special autonomy fund to provide services to the community. This type of research is descriptive research by describing objects and phenomena that occur. In this study, there are no reports related to the assessment of financial condition and measurement of financial performance to measure the achievement of financial management in special autonomy regions. The main focus of regional financial management in the Papua Provincial government is the making of LKPD and the main reference for development planning from the RPJMD so that the Papua Provincial Government cannot know the ability or achievements of the local government in increasing regional revenues, the ability to fulfill every obligation and public service. The problems faced by the Papua Provincial government related to financial management in special autonomy regions are non-transparent management so that it is often considered unsuccessful. There is equity in each sector and there are still regencies/cities with poor development indexes, resulting in an increase in the development index in Papua Province is small or even decreased. There is a need to increase understanding of the importance of assessing financial condition and measuring financial performance in financial management of local governments, especially financial management in special autonomy regions and optimizing the use of financial condition reports and financial performance as analytical material to improve the overall development index from districts / cities to provinces.

Kata Kunci : Tata kelola, Pertanggungjelasan, Pertanggungjawaban