Analisis Hukum Terkait Keputusan Kppu Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Terkait Sistem Penyediaan Air Minum Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu-L/2019)

AQMARINA YUSUF B, Prof. M. Hawin S.H., LL.M., Ph.D

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji proses statsu hukum pada putusan kppu dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha terkait sistem penyediaan air minum di kota bandar lampung. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan dari peraturan yang berlaku pada kasus proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha terkait sistem penyediaan air minum di kota bandar lampung serta kriteria dari ESG yang seharusnya dapat diterapkan pada proyek KPBU. Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan kaidah-kaidah yang berlaku dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode case approach (pendekatan kasus). Jenis data penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan bahan primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh dari penelitian kepustakan (library research) sebagai penelitian yang sebagian besar kegiatannya dilakukan di dalam perpustakan dengan dokumen tertulis sebagai sumber data utama. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode kualitatif yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada kasus no. 14/kppu-l/2019 terbukti adanya persekongkolan tender vertikal dengan melakukan post bidding. Badan usaha menyusun proposal penawaran mengikuti ketentuan yang ada dan jika terpilih badan usaha harus memberikan jasa yang disepakati, dan menerima pembayaran sesuai dengan skema yang disepakati dan ketentuan yang berlaku. Proses penentuan pemenang mengakibatkan beberapa peserta lelang tidak lulus karena dokumen yang tidak lengkap atau tidak lulus prakualifikasi. Namun dalam kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha ini terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku, di mana dalam kerjasama tersebut para pihak peserta tender menyerahkan berkasnya kepada panitia pengadaan barang dan jasa untuk evaluasi, namun dalam hal ini panitia tidak memberitahukan adanya perubahan persyaratan seleksi dokumen penawaran yang diajukan oleh perusahaan peserta tender. Sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang tumbang dalam proyek lelang ini karena tindakan pasca penawaran dalam tender tersebut. Hukuman yang dijatuhkan oleh KPPU yang seharusnya dapat menghukum pelaku persaingan tidak sehat dengan hukuman pidana dan mencoret nama pelaku sehingga tidak dapat melakukan pengadaan lebih lanjut, namun pada kenyataannya hukuman dijatuhkan dalam kasus no.14/kppu-l/2019 hanya dengan denda administrasi saja, di mana denda tersebut hanya untuk menutup kerugian negara, bukan untuk menghukum pelaku persaingan usaha tidak sehat. Kriteria ESG yang seharusnya diterapkan pada proyek KPBU belum terpenuhi, dan masyarakat tidak dapat menikmati layanan infrastruktur yang ditunggu-tunggu.

This study aims to find out and examine the legal status process on the KPPU's decision in the cooperation project between the government and business entities related to the drinking water supply system in the city of Bandar Lampung. Another objective of this study is to identify and examine the application of the regulations that apply to the case of cooperation projects between the government and business entities related to the drinking water supply system in the city of Bandar Lampung as well as the ESG criteria that should be applicable to PPP projects. This research is normative juridical, namely a research that seeks to synchronize the applicable principles with their relation to the application of these legal regulations to actual practice in the field. The data analysis method used in this study is the case approach. The type of research data is normative legal research with primary, secondary and tertiary materials. The data were obtained from library research (library research) as research where most of the activities were carried out in the library with written documents as the main data source. The data analysis used in this legal research is a qualitative method that does not use numbers, but provides pictures. Based on the results of research and discussion it can be concluded that in case no. 14/kppu-l/2019 it is proven that there was a vertical tender conspiracy by conducting post bidding. The business entity prepares a bid proposal following the existing conditions and if selected the business entity must provide the agreed services, and receive payment in accordance with the agreed scheme and applicable conditions. The process of determining the winner resulted in several bidders not passing because the documents were incomplete or did not pass the prequalification. However, in this collaboration between the government and business entities, there was a violation of the rules that had been regulated in accordance with the applicable law, wherein in this cooperation the bidders submitted their files to the goods and services procurement committee. for evaluation, but in this case the committee did not notify any changes in the selection requirements for the bidding documents submitted by the companies participating in the tender. So that resulted in many companies failing in this auction project due to post bidding actions in the tender. The punishment imposed by the KPPU which should have been able to punish the perpetrators of unfair competition with criminal penalties and crossed out the names of the perpetrators so that they could not carry out further procurement, but in reality the punishment was handed down in cases no. 14/kppu-l/2019 only with administrative fines, where the fine is only to cover state losses, not to punish the perpetrators of unfair business competition. The ESG criteria that should be applied to PPP projects have not been met, and the public cannot enjoy the long-awaited infrastructure services.

Kata Kunci : Persekongkolan tender, status hukum, kriteria ESG.