Higher Education Tuition Fee Reform in FISIPOL UGM: Advocacy and Discourse

MICHAEL LIM, Dr. Ag. Subarsono, M.Si .,MA

2023 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan surat terkait belajar dan bekerja dari rumah secara daring sebagai langkah pencegahan penyebaran CoronaVirus Disease (Covid-19) pada 17 Maret 2020. Seiring dengan merebaknya pandemi, sekolah dan kampus ditutup mengakibatkan potensi kerugian belajar jangka panjang yang telah lama menjadi sumber perhatian utama dalam komunitas pendidikan, khususnya di kalangan pendidik dan dapat bertambah bahkan setelah siswa kembali ke kampus mereka, menyebabkan defisit belajar yang signifikan dan seumur hidup karena banyak siswa yang tertinggal selama penutupan kampus tidak pernah menyusul. Seperti dikutip oleh Bank Dunia, 2020, ���¢�¯�¿�½�¯�¿�½Meskipun banyak sistem pendidikan telah mencoba berbagai tingkat pembelajaran jarak jauh, diterima secara luas bahwa penutupan tersebut akan mengakibatkan kerugian besar dalam pembelajaran���¢�¯�¿�½�¯�¿�½. Menanggapi dampak situasi darurat pandemi terhadap bidang pendidikan, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, Pasal 9 Ayat (4) mengatur agar mahasiswa dapat mengangsur, mengubah UKT (Uang Kuliah Tunggal), mengurangi dan membebaskan biaya pendidikan. Biaya UKT jika memenuhi persyaratan termasuk jika ekonomi siswa, orang tua atau pihak yang membiayai siswa yang terkena dampak pandemi. Namun, sistem UKT hanya memperhitungkan penghasilan kotor tanpa memperhitungkan tanggungan. Hal ini dinilai tidak adil karena banyak keluarga yang memiliki gaji lebih dari 5 juta namun memiliki tanggungan yang banyak. Misalnya punya anak lebih dari satu, potong gaji bulanan, kredit, dan sebagainya. Sistem UKT secara mendalam tidak menghitung beban tanggungan dalam keluarga, baik tanggungan anak, beban kredit dan indikator terkait lainnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari status PTN-BH yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada yang pada tahun 2016 mendapat gelombang resistensi yang masif dari mahasiswa. Dalam analisis ekonomi-politik yang lebih kritis, UKT nominal yang tinggi dan dominasinya dalam struktur keuangan PTN-BH berpotensi menguntungkan modal (perusahaan mitra) dan sektor usaha yang dimiliki PTN-BH untuk meminimalkan biaya dan risiko kemitraan. proyek untuk kepentingan bisnis. Kehadiran anggota Advokasi di setiap Fakultas sebagai perwakilan mahasiswa yang datang langsung untuk memahami dan meneliti berbagai masalah pendaftaran, salah satunya terkait UKT, di sisi lain memberikan solusi bagi mahasiswa yang memiliki berbagai permasalahan UKT sekaligus secara tidak langsung membantu sivitas akademika. . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan yang diterapkan oleh administrasi FISIPOL UGM dalam hal pengaturan biaya kuliah selama pandemi Covid-19 dan mencari solusi untuk kendala keuangan. Peneliti membangun gambaran holistik yang kompleks, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan detail informan, dan melakukan studi dalam latar alami. Metode ini akan secara aktif menunjukkan bahwa pendekatan ini memang diperlukan dalam kajian proses advokasi kebijakan, khususnya dalam hal mengidentifikasi relasi kuasa dan pengaruh advokasi ahli strategi. Tujuan utama dari penelitian ini tidak lain adalah untuk memahami pentingnya pertimbangan keuangan untuk administrasi fakultas dan biaya pendidikan tinggi dalam membuat keputusan tentang apakah akan menyesuaikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan ideal.

The Minister of Education and Culture of Indonesia issued a letter regarding online learning and working from home as a preventative measure against the spread of CoronaVirus Disease (Covid-19) on March 17, 2020. As the pandemic rages on, schools and campus closures have resulted in potential long-term learning losses that has long been a major source of concern in the educational community, particularly among educators and could conceivably compound even after students return to their campuses, causing significant and lifelong learning deficits as many students who fall behind during campus closures never catch up. As quoted by World Bank, 2020, ���¢�¯�¿�½�¯�¿�½While many education systems have attempted varying degrees of remote learning, it is widely accepted that the closures will produce substantial losses in learning���¢�¯�¿�½�¯�¿�½. Responding to the impact of the pandemic emergency situation on the education sector, the government through Permendikbud Number 25 of 2020, Article 9 Paragraph (4) stipulates that students can pay in installments, change UKT (Single Tuition Fee) groups, reduce and free their UKT fees if they meet the requirements including if the student's economy, parents or parties who finance students affected by the pandemic. However, the UKT system simply considers gross income without taking into account dependents. This is deemed unfair because many families have salaries in excess of 5 million but have a large number of dependents. For instance, having more than one child, monthly salary deductions, credit, and so on. The UKT system in depth does not calculate the burden of dependents in the family, both dependents of children, credit burdens and other relevant indicators. This condition is inseparable from the status of PTN-BH held by Gadjah Mada University, which in 2016 received a massive wave of resistance from students. In a more critical economic-political analysis, the high nominal UKT and its dominance in the financial structure of PTN-BH have the potential to benefit capital (partner companies) and business sectors owned by PTN-BH to minimize the costs and risks of partnership projects for business interests. The presence of Advocacy members in each Faculty as student representatives who come directly to comprehend and research numerous registration concerns, one of which is related to UKT, on the other hand, provides a solution for students who have various UKT problems while also indirectly assisting academics. The aim of this study is to assess the policies implemented by the FISIPOL UGM administration in terms of tuition fee setting during the Covid-19 pandemic and devise a solution to financial constraints. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting. This method will actively demonstrate that this approach is indeed needed in the study of policy advocacy processes, particularly in terms of the identifying power relation and strategist advocacy influence. The main goal of this study was no other than to comprehend the significance of financial considerations for faculty administration and higher education tuition fees in making decisions about whether to adjust policy to satisfy ideal needs.

Kata Kunci : Tuition Fee, Advocacy, Pandemic, Policy