Analisis Peran Komunikasi Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Memerangi Misinformasi Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

FATIMAH NUR HASANAH, Ario Wicaksono, SIP, M.Si, Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Misinformasi menjadi hal yang menghambat kepercayaan publik terhadap sebuah kebijakan terutama di masa krisis pandemi Covid-19. Peran komunikasi aktor pemerintah dan non pemerintah sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan dan memerangi misinformasi vaksinasi Covid-19 di media sosial. Studi ini bertujuan untuk memahami peran komunikasi aktor pemerintah dan non pemerintah dalam memerangi misinformasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian analisis isi konten. Data dikumpulkan dari twitter pada rentang waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2021. Hasilnya menunjukkan komunikasi kebijakan perlu menerapkan prinsip panduan komunikasi di masa krisis berupa pesan yang mengandung ajakan bertindak, kejelasan, kasih sayang dan empati, nada percakapan, koreksi informasi yang salah, dan transparansi. Peran yang dilakukan berupa pemanfaatan teknologi informasi, keterlibatan publik, respon, kolaborasi, dan penerapan Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Akhirnya, kolaborasi antar aktor di berbagai sektor akan memperkuat komunikasi kebijakan dalam memerangi misinformasi. Studi ini berkontribusi pada literatur yang relevan dan memiliki implikasi praktis untuk komunikasi kebijakan di masa krisis secara berkelanjutan.

Misinformation has become a barrier to public trust in a policy, especially during the Covid-19 pandemic crisis. The role of communication between government and non-government actors is indispensable in implementing policies and combating Covid-19 vaccination misinformation on social media. This study aims to understand the roles of government and non-government actors in combating misinformation about the Covid-19 vaccination policy in Indonesia. This paper used the content analysis research method. Data were collected from tweets from 1 January to 31 December 2021. The results show the role of communication between government and non-government actors through the guiding principles of crisis communication such as calls to action, clarity, compassion and empathy, tone of dialogue, correction of misinformation, and transparency. This study used information technology utilization, public involvement, response, collaboration, and application of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Finally, a collaboration between actors in various sectors will strengthen policy communication in eradicating misinformation. This study contributed to relevant literature and has practical implications for sustainable policy communication in times of crisis.

Kata Kunci : komunikasi di masa krisis, komunikasi pemerintah dan non-pemerintah, media sosial, vaksin Covid-19