Problem Moral Dalam Mekanisme Penunjukan Komisaris Bumn Perspektif Etika Administrasi

M FATIR NIZAR, Drs. Mustofa Anshori Lidinillah, M.Hum; Drs. Agus Wahyudi, M.Si., MA., Ph.D

2022 | Skripsi | S1 FILSAFAT

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan moral dalam praktik penunjukan Komisaris di BUMN. Kasus-kasus yang terjadi seperti adanya rangkap jabatan, isu politik balas budi dan tingkat kompetensi seorang birokrat perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah di dalam menunjuk bakal calon sebagai seorang Komisaris BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode hermenuitik filsafati yang menekankan pada upaya memahami dan menginterpretasi dengan perspektif kefilsafatan yakni etika administrasi terhadap mekanisme penunjukan jabatan Komisaris BUMN. Analisis data menempuh langkah metodis interpretasi, deskripsi, heuristik, dan refleksi kritis Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, problem moral pada penunjukan Komisaris BUMN ditekankan atas proses penunjukan seorang calon Komisaris dan relevansinya dalam kajian etika administrasi. Kedua, etika administrasi menekankan pada adanya kewajiban prinsip etis sebagai seorang administrator sebagai jalan untuk mencapai Good Corporate Governance melalui pertimbangan-pertimbangan moral dalam penunjukan Komisaris BUMN. Ketiga, penunjukan Komisaris di BUMN menunjukkan adanya problem moral yang berupa penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance sebagai bentuk implementasi prinsip etika administrasi. Keempat, penunjukan Komisaris di BUMN memiliki kelebihan yakni dengan adanya upaya perbaikan-perbaikan oleh Pemerintah melalui Menteri BUMN terkait permasalahan yang ada pada jabatan Komisaris BUMN. Namun ada juga kekurangnya, yakni kurangnya profesionalitas yang menjadi dasar pertimbangan seseorang menjabat sebagai Komisaris dan adanya intervensi dari partai sehingga mempengaruhi kinerja pengelolaan BUMN.

This research is motivated by moral problems in the practice of appointing Commissioners in BUMN. Cases that occur such as multiple positions, political issues of reciprocity and the level of competence of a bureaucrat need to be reconsidered by the Government in appointing a candidate as a Commissioner of BUMN. This research is a qualitative research with a philosophical hermenuitic method that emphasizes efforts to understand and interpret with a philosophical perspective, namely administrative ethics on the mechanism for appointing the position of Commissioner of BUMN. Data analysis takes the methodical step of interpretation. Description, heuristics and critical reflection The results of the study are as follows: First, the moral problem in the appointment of a Commissioner of BUMN is emphasized on the process of appointing a candidate for Commissioner and its relevance in the study of administrative ethics. Second, administrative ethics emphasizes the existence of ethical principles as an administrator as a way to achieve Good Corporate Governance through moral considerations in the appointment of BUMN Commissioners. Third, the appointment of Commissioners in BUMN shows that there are moral problems in the form of abuse of power that are not in accordance with the principles of Good Corporate Governance as a form of implementation of administrative ethics principles. Fourth, the appointment of Commissioners in BUMN has the advantage of making improvements by the Government through the Minister of BUMN related to problems that exist in the position of Commissioner of BUMN. However, there is also a lack of professionalism which is the basis for the consideration of someone serving as a Commissioner and the intervention of the party so that it affects the performance of the management of BUMN.

Kata Kunci : Penunjukan Komisaris BUMN, Good Corporate Governance, Etika Administrasi