The Role of The Ministry of National Development Planning of Indonesia (Bappenas) in Public Private Partnership-Innovative Financing of Infrastructure Project

AULIA ANNISA P, Nurul Dwi Purwanti, SIP, MPA

2023 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Studi ini memberikan gambaran tentang peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dalam pembangunan infrastruktur Indonesia melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dalam perencanaan proyek PPP (Public-Private Partnership) di Indonesia. Karena skema KPBU semakin umum digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia, banyak penelitian telah mempelajari & mengevaluasi pelaksanaan peran masing-masing pemerintah dalam PPP. Namun, belum ada kajian yang membahas peran kritis Kementerian PPN/Bappenas dalam pembangunan infrastruktur melalui KPBU. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengatasi kekurangan tersebut. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi partisipatif, dimana penulis mengambil data langsung dari orang-orang yang diteliti dalam setting natural melalui observasi dan partisipasi selama masa magang dan wawancara semi terstruktur. Selanjutnya, data pendukung diambil dari publikasi, dokumen, dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga peran Bappenas yang diselaraskan dengan tiga dimensi pemerintah dalam PPP: Dimensi Kebijakan Pemerintah dan Komitmen Politik, Dimensi Kerangka Hukum dan Regulasi, dan Dimensi Badan Pendukung PPP. Ketiga dimensi tersebut kemudian dibagi menjadi lima peran utama Bappenas dalam KPBU: Penyedia, Regulator, Koordinator, Pengawas, dan Peserta Proyek. Kajian ini menemukan berbagai tantangan pada masing-masing peran utama Bappenas dalam KPBU. Namun, tantangan yang paling berat adalah risiko yang tidak terkendali, seperti risiko pandemi yang tidak dapat diprediksi yang dapat menghambat pelaksanaan proyek KPBU dan kurangnya pengetahuan pemangku kepentingan tentang KPBU & posisi sumber daya manusia Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang tidak stabil. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bappenas perlu mengembangkan peraturan yang bersifat umum namun dapat mengantisipasi keadaan yang tidak terduga dan terus melakukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan tentang KPBU.

This study provides a description of The Ministry of National Development Planning of Indonesia's role in Indonesia's infrastructure development through Public-Private Partnerships financing. This research aims to analyze the role and challenges The Ministry of National Development Planning of Indonesia faces in planning PPP (Public Private Partnership) projects in Indonesia. Since governments worldwide have increasingly used PPP, numerous studies have studied & evaluated the implementation of each government's role in PPP. However, there has yet to be a study discussing the critical role of The Ministry of National Development Planning of Indonesia/Bappenas in infrastructure development through PPP. Hence, this research was made to address such a lack of study. This research was made using a qualitative method through participant observation, where the author took data directly from the people being studied in natural settings through observation and participation during the internship period and semi-structured interviews. Furthermore, supporting data is taken from government publications, documents, and regulations. The results of this study indicate three Bappenas' roles aligned with the three dimensions of government in PPP: the Dimension of Government Policy and Political Commitment, the Dimension of Legal and Regulatory Framework, and the Dimension of PPP Supporting Bodies. These three dimensions are then divided into the five primary roles of Bappenas in PPP: Provider, Regulator, Coordinator, Supervisor, and Project Participant. This study found various challenges in each of the primary roles of Bappenas in PPP. However, the most severe challenges are out-of-control risks, such as the unpredictable pandemic risk that can hinder the implementation of PPP projects and stakeholders' lack of knowledge regarding PPP & unstable GCA's human resources. To address such challenges, Bappenas need to develop a regulation that is general but can anticipate unforeseen circumstances and continuously conduct capacity building to increase stakeholders' knowledge regarding PPP.

Kata Kunci : Public-Private Partnership, Role of Government, Infrastructure Funding, Innovative Funding, The Ministry of National Development Planning of Indonesia