PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021

ANGGUN ANNISA, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 (Pedoman Nomor 18 Tahun 2021) oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Kedua, untuk memaparkan kendala yang muncul dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data yang Penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut merupakan hasil dari studi literatur dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kepolisian Resor Sleman, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Data yang diperoleh kemudian Penulis olah secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, didapatkan hasil bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di lembaga kejaksaan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 telah mengatur secara khusus mengenai penyelesaian perkara dengan mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum pada tahapan penuntutan. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang dilakukan atas dasar dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), penyelesaian perkara berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 berdiri sendiri diluar ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP dengan bentuk penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkotika melalui penetapan. Penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memiliki beberapa unsur pendukung agar pelaksanaannya menjadi optimal, diantaranya tempat rehabilitasi yang mengakomodasi rehabilitasi medis dan sosial, adanya penjamin tersangka akan melaksanakan rehabilitasi hingga selesai, dan biaya rehabilitasi yang harus dibayarkan.

This study has 2 (two) objectives. First, to find out and analyze the procedure for a restorative justice approach based on the Attorney General's Guidelines of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 (Guideline Number 18 of 2021) by the Sleman District Attorney's Office. Second, tomap the obstacles that arise in solving the handling of criminal cases of drug abuse based on Guideline Number 18 of 2021. This research is an empirical juridical research that is descriptive. The data that the author used in this study consisted of primary and secondary data. The data is the result of a literature study and field research conducted at the Sleman Resort Police, the National Narcotics Agency of the Yogyakarta Special Region Province and the Sleman District Attorney's Office through interviews with speakers and respondents. The data obtained then the author processed it descriptively qualitatively. Based on findings, it is found that the application of a restorative justice approach in the prosecutor's office to criminal cases of drug abuse based on Guideline Number 18 of 2021 has specifically regulated the settlementof cases with rehabilitation mechanisms through the legal process at the prosecution stage. In contrast to the provisions in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which is carried out on the basis of the issuance of a Decree of Termination of Prosecution (SKP2), the settlement of cases based on Guideline Number 18 of 2021 stands alone outside the provisions that have been regulated in the Criminal Procedure Code with the form of resolving criminal cases of drug abuse through determination. The application of Guideline Number 18 of 2021 has several supporting elements so that its implementation is optimal, including a rehabilitation site that accommodates medical and social rehabilitation, the existence of a suspect guarantor who will carry out rehabilitation until it is completed, and the rehabilitation costs that must be paid.

Kata Kunci : Pendekatan Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Narkotika, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, Rehabilitasi