Perspektif Keadilan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan di Papua Barat: Konflik Alih Fungsi Kawasan Hutan sebagai Areal Pengembangan Sawit PT. BAPP di Kabupaten Tambrauw

YUBELINCE YUSTENCI R, Prof. Dr. Ahmad Maryudi, M. For. Sc., ;Dr. Dwiko B. Permadi, M.Sc.,;Prof. Dr. M. Alif. K. Sahide, M.Si.

2023 | Disertasi | DOKTOR ILMU KEHUTANAN

Sumber daya alam terus diperebutkan oleh banyak aktor di berbagai level, dan sering menjadi sumber konflik yang terwujud dalam klaim-klaim ketidakadilan. Salah satu konflik pengelolaan sumber daya alam adalah konflik antara masyarakat adat Suku Mpur, pemerintah dan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) di Kebar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konflik pengelolaan sumber daya alam Masyarakat adat Suku Mpur dan Perusahaan PT BAPP di Papua dengan menginvestigasi eskalasi konflik dan ketidakadilan akibat kesenjangan hak dan akses serta relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus yang mengintegrasikan pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan September 2019-Juni 2021 di Kebar, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis isi, observasi partisipasi, wawancara mendalam dan survei rumah tangga. Sebanyak 49 warga menjadi responden dalam survei rumah tangga di Desa Inam, Arumi dan Wasanggon. Delapan puluh delapan orang yang terkait dengan konflik berpartisipasi sebagai informan penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan alat analisis meliputi teori keadilan lingkungan, teori konflik, teori hak dan akses serta teori relasi kuasa (ACP). Hasil penelitian menunjukkan (1) konflik masyarakat adat dan PT BAPP bereskalasi dalam 7 fase dari intensitas rendah sampai intensitas tinggi. Sumber konflik terkait tanah/hutan, lingkungan, tenaga kerja, Perusahaan (CSR) dan hak adat Masyarakat Suku Mpur, dengan ragam penyebab utama sebagai klaim ketidakadilan. (2) Pengabaian hak adat, akses, dan pelanggaran prosedur perizinan pada dimensi prosedural memberikan pengaruh terjadinya ketidakadilan pada dimensi distributif dan rekognisi. (3) Konflik merupakan gejala ketidakadilan yang terwujud dalam bentuk klaim, protes dan aksi kekerasan. Gejala ketidakadilan disebabkan ketimpangan relasi kuasa antara aktor masyarakat adat, PT BAPP, dan pemerintah. Pengarusutamaan perspektif keadilan dibutuhkan pada hulu hingga hilir kebijakan pembangunan, sehingga arah tata kelola sumber daya alam selalu didasari oleh pertimbangan yang adil. Penelitian ini mengusulkan urgensi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai program utama untuk kemandirian masyarakat di Papua Barat.

Natural resources continue to be contested by many actors at various levels and are often a source of conflict manifested in claims of injustice. The conflict between the indigenous peoples of the Mpur Tribe, the government, and PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) is one of the conflicts in managing natural resources. This study aims to understand conflicts over natural resource management between the indigenous peoples of the Mpur Tribe and the PT BAPP Company in Papua by investigating the escalation of conflict and injustice due to inequality of rights and access and power relations in natural resource management. This study employs a case study research strategy that combines a qualitative research approach with a quantitative approach. The field research was conducted from September 2019-June 2021 in Kebar, Tambrauw Regency, West Papua. Data was collected using content analysis techniques, participatory observation, in-depth interviews and household surveys. A total of 49 residents became respondents in the household survey in the village of Inam, Arumi and Wasanggon. Eighty-eight people with ties to the conflict participated as research informants. Data analysis used descriptive analysis with analytical tools including the theories of environmental justice, conflict, rights and access, and power relations (ACP). The results showed that (1) the conflict between indigenous peoples and PT BAPP escalated in 7 phases from low to high intensity. Sources of conflict related to land/forest, environment, labour, company (CSR) and customary rights of the Mpur Tribe, with various leading causes as claims of injustice. (2) Ignoring customary rights, access, and violations of licensing procedures on the procedural dimension has the effect of injustice on the distributive and recognition dimensions. (3) Conflict is a symptom of injustice manifested through claims, protests and acts of violence. The power imbalance between indigenous peoples, PT BAPP, and the government causes injustice's symptoms. Mainstreaming the perspective of justice is needed from upstream to downstream of development policies so that the direction of natural resource management is always based on fair considerations. This study proposes the urgency of community capacity building as the main program for community self-reliance in West Papua.

Kata Kunci : Konflik, ketidakdilan, relasi kuasa, masyarakat adat Papua; conflict, injustice, power relation, Papua, indigenous people