Relasi Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)

R A ANNISSA ADHI H M, Dr. Ratnawati, S.U.

2022 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pandemi Covid-19 menjadi kejadian luar biasa yang menimpa seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah, berbagai upaya dalam menangani pandemi Covid-19 dilakukan dengan melibatkan stakeholder kunci yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan mengaplikasikan metode kualitatif, penelitian bertujuan untuk mempelajari relasi pusat dan daerah yang terbentuk dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Pengumpulan data dilakukan melalui wawanacara dan studi literatur dokumen untuk memetakan kekuasaan pusat dan daerah dalam kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diimplementasikan untuk menghadapi pandemi. Studi otonomi daerah dan pembagian kewenangan menjadi dasar untuk menganalisa relasi pusat dan daerah dalam kondisi krisis. Dihadirkan pula studi kasus yang membahas dijalankannya diskresi pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengelola kekuasaannya secara terpusat melalui kebijakan yang diberlakukan. Dapat disimpulkan bahwa terbentuk relasi pusat dan daerah yang sentralistik dalam kondisi krisis, serta desentralisasi asimetris yang berlaku di DKI Jakarta tidak berpengaruh kepada relasi pusat dan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.

The pandemic of Covid-19 is an extraordinary case that happened in the whole world including Indonesia. As a unitary state that implements regional autonomy, Indonesia has made efforts to diminish the effects of the pandemic by involving key stakeholders such as the central government and the regional governments. Using qualitative methods, the purpose of this research is to learn the relationship between central and local governments formed in response to the pandemic. In-depth interviews and literature studies are conducted to identify each authority owned by the central government and the regional government in the PSBB (Large-scaled Social Restrictions or Pembatasan Sosial Berskala Besar) and PPKM (Implementation of Restrictions on Social Activities or Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) policies that were implemented to deal with the pandemic. Studying regional autonomy and the division of authority became the basis to analyze the relationship between central and local government in crisis. A case study about the implementation of local government discretion in DKI Jakarta is also presented. The result indicates that the central government managed its power centrally through the policies it implemented. It reveals that the crisis shaped centralized central and regional relations, also the asymmetric decentralization that applies in DKI Jakarta does not affect the relationship in handling the pandemic of Covid-19 in DKI Jakarta.

Kata Kunci : relasi pusat dan daerah, pembagian kewenangan, multi-level governance, desentralisasi asimetris, Covid-19