Tinjauan Yuridis Konversi Saham Menjadi Utang Sebagai Dasar Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum Terhadap Pelanggar Disgorgement Dan Disgorgement Fund

AZMI AMIRULLOH, Veri Antoni, Dr., S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1. Implementasi hukum atas kebijakan disgorgement dan disgorgement fund sebagai langkah preventif terhadap kejahatan pasar modal di Indonesia. 2.Solusi hukum atas kekosngan hukum yang mengatur prosedur konversi saham menjadi utang sebagai dasar permohonan pailit terhadap pelaku yang melanggar disgorgement dan disgorgement fund berdasarakan POJK Nomor 65/POJK.04/2020. 3.Efektifitas upaya permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum akibat dilanggarnya disgorgement dan disgorgement fund dalam mengembalikan kerugian investor di bidang pasar modal. Sifat penelitian sebagai penelitian deskriptif dan termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris yang dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan comparative approach (pendekatan komparasi). Peneliti menggunakan metode library research dan metode field research. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa perjanjian pembelian saham tidak dapat berubah menjadi perjanjian kredit otomatis investor pemegang saham tidak dapat menjadi kreditur ketika terjadi suatu emiten pailit, akibatnya emiten yang hanya memperdagangkan efek jenis saham tidak memiliki landasan hukum untuk dimohonkan pailit oleh Kejaksaan sesuai yang disyaratkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Beberapa solusi hukum untuk permasalahan tersebut yakni: 1. Dividen utang sebgai dasar permohonan pailit. 2.Wewenang penuh Kejaksaan untuk memohonkan pernyataan pailit sebagai implementasi asas oportunitas Kejaksaan. 3.Perintah disgorgement dan disgorgement fund oleh OJK sebagai media konversi saham sebagai utang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 4.Investor pemegang saham akan menjadi kreditur preferen jika permohonan kepailitan yang digunakan yakni kepailitan untuk kepentingan umum. Selain itu hasil dari penelitian ini menunjukkan disgorgement dan disgorgement fund belum efektif dalam mengganti kerugian investor berjenis pemegang saham terhadap kerugian yang dialami atas kejahatan pasar modal jika kejahatan tersebut bermuara ke hukum kepailitan.

The research in this thesis aims to find out and analyze 1. Legal implementation of disgorgement and disgorgement fund policies as a preventive measure against capital market crimes in Indonesia. 2. Legal solution to the legal vacuum governing the procedure for converting shares into debt as the basis for a bankruptcy application against perpetrators who violate disgorgement and disgorgement funds based on POJK Number 65/POJK.04/2020. 3. Attempts to apply for a bankruptcy declaration in the public interest as a result of breaches of disgorgement and disgorgement funds are effective in recovering investors' losses in the capital market sector. The nature of the research is descriptive research and is included in the type of empirical normative research carried out by means of a literature study on primary, secondary and tertiary legal materials and supported by information from the Chairperson of the Advisory Board of the Association of Indonesian Curators and Administrators and the Head of Capital Market Supervisory of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia. The approach used is a statute approach, a conceptual approach and a comparative approach. Researchers used library research methods and field research methods. The results of this thesis research show that a share purchase agreement cannot turn into an automatic credit agreement. Shareholder investors cannot become creditors when an issuer goes bankrupt. which is required in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. Some of the legal solutions to this problem are: 1. Dividend debt as the basis for a bankruptcy petition. 2. The Prosecutor's Office has full authority to apply for a bankruptcy statement as an implementation of the Attorney's opportunity principle. 3. Disgorgement orders and disgorgement funds by the OJK as a medium for converting shares into debt in accordance with Law 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. 4.Investor shareholders become preferred creditors according to the definition of public interest. In addition, the results of this study show that disgorgement and disgorgement funds have not been effective in compensating investors for the types of shareholders for losses suffered from capital market crimes if the crime leads to bankruptcy law.

Kata Kunci : Disgorgement Fund, Kepailitan, Pasar Modal, Kepentingan Umum.