Collaborative Governance Pengentasan Isu Kemiskinan Perempuan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Sidoarum, Daerah Istimewa Yogyakarta.

TIARA CHAERANI, Evi Lina Sutrisno, S.Psi., M.A., Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu prioritas pembangunan di Indonesia. Penelitian mengenai kemiskinan jarang dibahas bersamaan dengan kemiskinan yang dialami oleh kelompok perempuan. Kemiskinan yang dialami oleh kelompok perempuan menjadikan perempuan berisiko berkali lipat mengalami kasus marginalisasi dan kekerasan, hal ini terkait dengan beban ganda dan peran reproduksi yang melekat pada perempuan. Perempuan dengan kerentanan ekonomi sangat rentan menjadi korban kekerasan, penelantaran, hingga eksploitasi dan perdagangan manusia. Tingginya angka kemiskinan perempuan mendorong negara membentuk beberapa kebijakan multisektor dan upaya untuk membebaskan perempuan dari jerat kemiskinan dan kekerasan. Penelitian ini berfokus pada kerja kolaborasi antara BPRSW Sidoarum Yogyakarta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan (DP3AP2 DIY). Posisi BPRSW secara struktural unik karena berada dibawah kewenangan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial D.I.Y bukan di bawah kewenangan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KEMENPPPA). Kompleksitas isu kemiskinan perempuan mengharuskan BPRSW menjalin kolaborasi dengan berbagai institusi, seperti Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah lainnya seperti Dinas Kesehatan, POLDA DIY, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh BPRSW dengan DP3AP2 D.I.Y dan lembaga lainnya sebagai upaya untuk membebaskan perempuan dari kemiskinan. Penelitian juga melihat tantangan, hambatan serta peluang kolaborasi yang dialami oleh lembaga tersebut. Merujuk pada analisa indikator kolaborasi DeSeve (2009), kolaborasi yang terjalin antara BPRSW dengan DP3AP2 merupakan kolaborasi yang gagal, yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Kegagalan kolaborasi berdampak pada implementasi program pemberdayaan di BPRSW. Secara umum Program pemberdayaan yang dilaksanakan mengikuti alur perlindungan, rehabilitasi serta pendampingan, pengambangan kapasitas dan peningkatan kemampuan keterampilan klien sesuai dengan konsep women's empowerment. Penelitian ini menggunakan pendekatan institutionalisme feminis dan berupaya mengakomodir suara dan pendapat klien dengan menyediakan bagian khusus untuk respon dan pendapat klien (PRSE) tentang program pemberdayaan di BPRSW.

Poverty is one of Indonesia's strategic development issues. Research on poverty is rarely discussed together with the poverty experienced by women's groups. The poverty experienced by women's groups puts women at multiple risk of experiencing cases of marginalization and violences. This is related to the double burden and reproductive role attached to women. Women with economic vulnerability are more vulnerable to being victims of violence, neglect, exploitation and human trafficking. The high rate of women's poverty has encouraged the state to form several multi-sectoral policies and efforts to liberate women from poverty and violences. This research focuses collaborative work between BPRSW Sidoarum Yogyakarta and Dinas Pemberdayaan Perempuan DIY (DP3AP2 DIY). The position of BPRSW is structurally unique because it is under the authority of Kementerian Sosial Republic of Indonesia and Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, not under the authority of Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republic of Indonesia (KEMENPPPA). The complexity of women's poverty issues requires BPRSW to collaborate with various institutions, such as Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) D.I.Y. and various other regional governments, such as Dinas Kesehatan D.I.Y, Regional Police of D.I.Y, and non-governmental organizations. This study looks at the form of collaboration carried out by BPRSW with DP3AP2 D.I.Y through Collaborative Governance concept and other institutions as an effort to liberate women from poverty. The research also looks at the challenges, and collaboration opportunities experienced by these institutions. Referring to DeSeve's (2009) collaboration indicator analysis, the collaboration between BPRSW and DP3AP2 was a failed collaboration, caused by several internal and external factors. The empowerment program's implementation in BPRSW is impacted to some extent by the failure of collaboration. According to the notion of women's empowerment, the empowerment program generally follows the flow of protection, rehabilitation, and mentorship, capacity building, and strengthening the client's skills. This study uses a feminist institutionalism approach and seeks to accommodate client voices and opinions by providing a special section for client responses and opinions (PRSE) about the empowerment program at BPRSW.

Kata Kunci : Collaborative Governance , Empowerment, Women's Poverty, Women Violences and Marginalizations,BPRSW.