Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi di WIlayah DKI Jakarta dan Sekitarnya Periode Januari - Desember 2021 (Studi Pelibatan TNI dalam Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19)

RENDRA AGIT T, Prof. Dr. Torontuan Keban Yeremias, S.U., MURP.

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan vaksinasi memiliki nilai publik karena didorong oleh otoritas yaitu pemerintah Indonesia yang didukung oleh TNI-Polri dalam pelaksanaannya. Vaksinasi memiliki kepentingan masyarakat dimana manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang yaitu terbentuknya herd immunity, sehingga pandemi Covid-19 dapat teratasi. Melihat implementasi kebijakan vaksinasi yang dipercepat pada Juli 2021, dan fakta bahwa jumlah pasien terpapar Covid-19 terus meningkat pada gelombang kedua hingga akhir Agustus 2021, penulis mencoba menganalisis fenomena yang ada berdasarkan pengalaman penugasan peneliti yang tergabung dalam gugus tugas Covid-19 wilayah Jakarta. Peneliti memiliki pandangan bahwa terdapat kesenjangan dalam implementasi kebijakan vaksinasi massal yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tujuan vaksinasi yaitu terciptanya herd immunity tidak dapat segera tercapai. Konsep implementasi dari Mazmanian & Sabatier (1989) akan digunakan untuk menilai proses implementasi kebijakan vaksinasi di wilayah Jakarta Raya. Sedangkan dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan akan digunakan pendapat dari Hoogwood & Gunn (1984) yang diperkuat dengan pendapat Triana (2011). Dalam pembahasan peran pelibatan TNI Polri dalam implementasi kebijakan vaksinasi periode Januari s.d Desember 2021, akan dikaitkan dengan Teori Peran menurut Biddle (1979). Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, yang diperkuat dengan keterlibatan peneliti dalam Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19. Untuk mencegah terjadinya distorsi dan subjektivitas, peneliti menggunakan bantuan dari software QSR Nvivo, terutama dalam melakukan analisis sentimen dari informan/responden yang telah diwawancarai. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan vaksinasi massal di wilayah Jakarta Raya tidak optimal disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab ini ada yang berasal dari dalam lingkup manajemen program, keterlacakan masalah, dan faktor-faktor diluar peraturan. Contoh nyata yang ditemukan dilapangan dan terlihat secara jelas adalah tumpang tindih birokrasi, manajemen data dan tekonologi yang tidak mumpuni, serta hambatan sosio-kultural dari masyarakat sasaran kebijakan. Sebagaimana pendapat Hoogwood & Gunn (1984) yang diperkuat dengan pendapat Triana (2011), kebijakan vaksinasi dapat dikategorikan ke dalam poorly implemented policy.

The vaccination policy has public value because it is driven by the authorities, namely the Indonesian government, which is supported by the TNI-Polri in its implementation. Vaccination has a public interest where the benefits will be felt in the long term, namely the formation of herd immunity, so that the Covid-19 pandemic can be overcome. Seeing the accelerated implementation of the vaccination policy in July 2021, and the fact that the number of patients exposed to Covid-19 continued to increase in the second wave until the end of August 2021, the author tries to analyze the existing phenomenon based on the experience of assigning researchers who are members of the Jakarta Covid-19 task force. Researchers have the view that there is a gap in the implementation of the mass vaccination policy imposed by the Government of Indonesia so that the goal of vaccination, namely creating herd immunity, cannot be achieved immediately. The implementation concept from Mazmanian & Sabatier (1989) will be used to assess the implementation process of the vaccination policy in the Greater Jakarta area. Meanwhile, in assessing the success of a policy, the opinion of Hoogwood & Gunn (1984) will be used which is reinforced by the opinion of Triana (2011). In discussing the role of involving the TNI and POLRI in the implementation of the vaccination policy for the period January to December 2021, it will be linked to the Role Theory according to Biddle (1979). It is hoped that the qualitative descriptive method in this study can provide an in-depth description of the results of interviews and observations conducted, which is strengthened by the involvement of researchers in the Covid 19 Task Force. To prevent distortion and subjectivity, researchers use the help of the "QSR Nvivo" software, especially in conduct sentiment analysis of informants/respondents who have been interviewed. The conclusion obtained from the results of this study is that the implementation of mass vaccination policies in the Greater Jakarta area is not optimal due to several things. Some of these causes come from within the scope of program management, problem traceability, and factors outside the regulations. Real examples that are found in the field and are clearly visible are overlapping bureaucracy, inadequate data management and technology, as well as socio-cultural barriers from the policy target community. As suggested by Hoogwood & Gunn (1984) which is reinforced by the opinion of Triana (2011), vaccination policies can be categorized into poorly implemented policies.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Covid 19, Vaksinasi, Kodam Jaya, Penanggulangan Pandemi, Peran