ASEAN Competition Law Sebagai Ius Constituendum Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Lintas Negara Di Kawasan ASEAN

RENI BUDI S, Prof. M.Hawin, S.H., LL.M., Ph.D; Prof.Dr.Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2023 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Disertasi ini berjudul ASEAN Competition Law Sebagai Ius Constituendum Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Lintas Negara Di Kawasan ASEAN. Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk menggali, mengkaji dan menganalisis mengapa ASEAN Competition Law diperlukan dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha pada kawasan ASEAN; materi/ muatan yang perlu diatur dalam perumusan kebijakan ASEAN Competition Law; dan bagaimana ASEAN Competition Law mengatur mengenai kelembagaan dan mekanisme penegakan Hukum Persaingan Usaha lintas Negara pada kawasan ASEAN. Metode penelitian dalam disertasi ini bersifat normatif. Bersifat normatif karena menggunakan data sekunder untuk meneliti kaidah atau norma, dilakukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case based approaach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan paradigma positivisme, dan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang memberikan data seteliti mungkin mengenai penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam era pasar tunggal ASEAN Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, pertama, terdapat urgensi bagi adanya ASEAN Competition Law dalam rangka penegakan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN dikarenakan adanya pasar yang terintegrasi dan kompetitif dalam AEC membutuhkan suatu regulasi bersama yang bertujuan untuk mengawasi agar pelaku usaha tidak memperoleh penguasaan pasar dengan cara yang tidak sah, dan adanya berbagai perbedaan parameter dalam Hukum Persaingan Negara Anggota ASEAN. Kedua, ASEAN Competition Law dapat dirumuskan dalam bentuk perjanjian yaitu ASEAN Agreement on Competition Law Enforcement yang mengatur mengenai larangan terhadap Perjanjian Anti Persaingan; Merger, dan penyalahgunaan posisi dominan. Ketiga, Perlunya pembentukan otoritas regional independen yang memiliki badan tingkat pertama dan badan tingkat banding untuk menangani pelanggaran yang berpengaruh terhadap pasar tunggal ASEAN.

This dissertation is entitled ASEAN Competition Law as an Ius Constituendum in Enforcement of Cross-border Competition Law within ASEAN Region. The purpose of this dissertation research is to explore, study and analyze the urgency of the ASEAN Competition Law in the enforcement of competition law in the ASEAN region; material/content that needs to be regulated in the ASEAN Competition Law; and how the ASEAN Competition Law regulates institutions and mechanisms for cross-border competition law enforcement in the ASEAN region. The research method in this dissertation is normative. It is normative in nature because it uses secondary data to examine rules or norms, carried out using conceptual approach, historical approach, statutory approach, case based approach and comparative approach. In this study, the author uses a positivism paradigm, and this research is a descriptive research, which provides as accurate data as possible regarding the enforcement of business competition law in the ASEAN single market era. The conclusions obtained from this study are, first, there is an urgency for the existence of an ASEAN Competition Law in the context of enforcing competition law in the ASEAN region because an integrated and competitive market in the AEC requires a joint regulation that aims to ensure that business actors do not gain market control by unlawful means, and the existence of various different parameters in the competition law of ASEAN Member States. Second, the ASEAN Competition Law can be formulated in the form of an agreement, namely the ASEAN Agreement on Competition Law Enforcement which regulates the prohibition of Anti-Competition Agreements; Mergers, and abuse of dominant positions. Third, the need to establish an independent regional authority that has a first level body and an appellate level body to deal with violations that affect the ASEAN single market.

Kata Kunci : ASEAN, Ius Constituendum, Hukum Persaingan, lintas Negara