Study on the Institutional Arrangement Challenges of the Indonesian Agency for International Development

SALMAN RASYAD HS, Dr. Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc.

2023 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Sebagai lembaga bantuan yang baru dibentuk, status AID Indonesia sebagai badan layanan publik membatasi ruang lingkup pengambilan keputusan dan meningkatkan peran strategisnya dalam melakukan program kerja sama pembangunan. Tantangan penataan kelembagaan perlu dipetakan dari kondisi aktual AID Indonesia untuk menjadi lembaga bantuan yang efektif. Studi ini menggunakan teori lembaga bantuan, di mana lembaga bantuan dapat menurunkan biaya transaksi dan ketidakpastian. Konsep penataan kelembagaan merujuk pada rancangan kelembagaan yang dapat menggali penyebab tingkat kinerja lembaga yang ada saat ini juga digunakan. Penulis mengumpulkan data dengan berpartisipasi secara pribadi dalam proses pembuatan kebijakan lembaga dan menganalisis data menggunakan kerangka kerja Creswell. Terungkap adanya kesenjangan dalam program kerja sama pembangunan, termasuk struktur organisasi tersendiri berdasarkan penilaian efektivitas bantuan. Mekanisme teknis, pemantauan, dan evaluasi juga diperlukan untuk meningkatkan kepraktisan lembaga. Mengintegrasikan desain dan format kelembagaan juga diperlukan untuk memperkuat dukungan politik dan membentuk divisi kerjasama dalam negeri. Regulasi pemerintah dapat mengakomodir sentralisasi dan integrasi program lintas kementerian, integrasi tim kerja sama selatan-selatan, dan tinjauan sistem pemantauan dan evaluasi ganda. Penerapan prinsip kepemilikan, keselarasan, pengelolaan hasil, harmonisasi, dan akuntabilitas bersama dapat memperkuat kapasitas bantuan Indonesia yang terfokus pada hasil pembangunan, pengaturan bantuan yang efisien, pengembangan kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga tercapainya tujuan pembangunan nasional.

As a newly established aid institution, the Indonesian AID status as a public service agency limit scope for decision-making and increases its strategic role in conducting development cooperation program. It is necessary to map out institutional arrangement challenges from the actual condition of Indonesian AID to become an effective aid institution. The study utilizes the aid institution theory, in which an aid institution could lower transaction costs and uncertainty. The concept of institutional arrangements refers to the design of institutions that can explore the causes of a current institution's level of performance is also used. The writer collected data by personally participating in the institution's policy-making process and analyzing the data using the Creswell framework. It was revealed that there was a gap in the development cooperation program, including a separate organizational structure based on the aid effectiveness assessment. The technical mechanism, monitoring, and evaluation are also needed to improve the institution's practicality. Integrating institutional design and format is also necessary to strengthen political support and establish a domestic cooperation division. Government regulations could accommodate the centralization and integration of cross- ministerial programs, the integration of the south-south cooperation team, and multiple monitoring and evaluation systems reviews. The implementation principles of ownership, alignment, managing for the result, harmonization, and mutual accountability could strengthen the Indonesian Aid capacity focused on development results, efficient aid regulation, institutional development and sustainable economic growth, resulting in the attainment of the national development objective.

Kata Kunci : Indonesian AID, Institutional Arrangement, Aid Effectiveness