Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Saham yang Merupakan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks)

NURUL INDRI ASTUTI, Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis konstruksi hukum pelaksanaan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang merupakan harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan kawin sebagai turut memiliki hak harta bersama pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersumber pada aturan-aturan hukum perseroan terbatas dan hukum perkawinan di Indonesia yang merupakan sumber hukum tertulis dan didukung wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham adalah akta yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta melanggar hak harta bersama dalam perkawinan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Perbuatan melawan hukum ini terjadi pada proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 79 juncto Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Anggaran Dasar serta melanggar ketentuan hak harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

This research meant to analyze a construction of law regarding the draw of contract to reinstate board decisions regarding transfer of shares imbursed from joint assets within marriage as ruled by the Judges of district court Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN. Mks. Another purpose which the author wanted to reach out are to learn any right of legal protections sufficiently to their Marriage as the owner of the assets as accord in the case. The article used a normative approach, providing national regulation as the main source of law to gain secondary data, formatively ranging to company law of Perseroan Terbatas and Hukum Perkawinan in Indonesia. Field research could be done to obtain more relative review conducted in the interview method. Analytic approach within this research using both qualitative and descriptive forms. The conclusions shows that the contract of statement for the Board decisions for transfer of shares valued to be nulled cannot bind parties and also violates the rights within the marriage assets because they got proven to the act as the law instated by the defendant. The act against the law occurred when the pre-contractual process was not based on art. 79 juncto art. 82 point (5) Law number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas, not based on company articles of association and also breachment of law for the Marriage Assets according to art. 35 point (1) juncto art. 36 point (1) Law of Marriage.

Kata Kunci : Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Pengalihan Hak Atas Saham, Harta Bersama, Perbuatan Melawan Hukum, Melanggar Hak Harta Bersama, Statement Of Board Decisions, Transfer Of Shares Imbursed, Marriage Asset, Act Against The Law, Violates The Rights Within T