PERANA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN KULON PROGO

RISZKY ANDORA, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan MPPD majelis pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kulon Progo dan implementasi pemberian sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 47 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris sedangkan sifatnya adalah deskriptif, jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang dinilai mempunyai kapasitas dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis. Serta dilengkapi dengan pengambilan bahan-bahan yang menyangkut materi-materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder dengan responden dan narasumber, selanjutnya analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pembinaan Jabatan PPAT, maka MPPD Kulon Progo melakukan sosialisasi atas kebijakan-kebijakan jabatan, tugas dan fungsi PPAT. Bentuk pengawasan yakni berupa datang ke kantor PPAT yang dilakukan 2 (kali) dalam setahun. Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT (MPPD) di Kabupaten Kulon Progo telah berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya atas pelanggaran pada ketentuan Pasal 47 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Untuk selanjutnya terhadap pelanggaran pada ketentuan tersebut MPPD memberikan sanksi kepada PPAT bersangkutan berupa teguran tertulis. sebelum dilakukan sanksi teguran tertulis MPPD memberikan peringatan secara lisan terlebih dahulu.

The purpose of this study is to identify and analyze the role of the MPPD as a guidance and supervision of Land Deed Officials (PPAT) in Kulon Progo Regency and to implement sanctions for against violations of the provisions of Article 47 of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number. 1 of 2006 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number. 37 of 1998 concerning Position Regulations for Making Land Deeds. This type of research uses empirical normative research while it is descriptive in nature, the type of research data is primary data and secondary data obtained through direct field research using interview methods to parties who are considered to have the capacity to provide the data needed by the author. As well as equipped with the retrieval of materials concerning materials related to the research topic as secondary data with respondents and informants, then analyze the data in a qualitative manner. The results of the study explained that in order to improve the quality of PPAT position development, the Kulon Progo MPPD carried out socialization of PPAT position policies, duties and functions. Then the form of supervision is in the form of coming to the PPAT office which is carried out 2 (times) a year. The PPAT Development and Oversight Council (MPPD) in Kulon Progo Regency has played a role in accordance with its duties and functions for violations of the provisions of Article 47 Regulation of the Head of the National Land Agency Number. 1 of 2006 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number. 37 of 1998 concerning Position Regulations for Making Land Deeds. Henceforth, for violations of these provisions, the MPPD will impose sanctions on the relevant PPAT in the form of a written warning. before being sanctioned with a written warning, the MPPD gave a verbal warning first.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, PPAT