Aktivisme Digital Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

ZULFA ANNISA R, Dr. Bevaola Kusumasari, S.I.P., M.Si.

2022 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Artikel ini menjelaskan proses aktivisme digital yang dilakukan oleh koalisi pro dan kontra terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi serta efektivitas aktivisme digital yang dilakukan. Artikel ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan menganalisis pesan twitter yang mengandung tagar dan kata kunci Permendikbudristek, Permendikbud, #CabutPermendikbudristekNo30, dan #DukungPermendikbud30. Hasil analisis menunjukkan fase pemicu aktivisme digital didasari ketidaksesuaian substansi kebijakan dengan nilai yang dianut beberapa kelompok masyarakat, lalu diperkuat dengan adanya reaksi media. Kendati tidak disertai dengan kemunculan organisasi viral, namun terdapat aksi langsung yang dilakukan koalisi kontra.

This article describes the process of digital activism carried out by a coalition of pros and cons regarding sexual violence prevention and management policy in Universities as well as the effectiveness of the digital activism that is being carried out. This article uses qualitative content analysis methods by analyzing Twitter messages containing hashtags and keywords Permendikbudristek, Permendikbud, #CabutPermendikbudristekNo30, and #DukungPermendikbud30. The results of the analysis show that the triggering phase of digital activism is based on the incompatibility of the substance of the policy with the values held by several community groups, then it is strengthened by media reactions. Even though it was not accompanied by the emergence of a viral organization, there was direct action by the counter coalition.

Kata Kunci : aktivisme digital, permendikbud 30, kebijakan publik