Laporkan Masalah

Kemandirian Finansial Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melalui Diversifikasi Sumber Pendapatan

ALMIRA LUTHFI M, Eddy Junarsin, Ph.D., CFP; Dr. Sumiyana, Ak., C.A., M.Si

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memperoleh kewenangan otonomi kelembagaan tertinggi di antara semua PTN di Indonesia. Untuk menguji sejauh mana tingkat kemandirian finansial PTN-BH dengan status otonomi tersebut, studi ini mendefinisikannya sebagai ketidaktergantungan pada dana pemerintah dan biaya pendidikan; terutama biaya pendidikan jenjang diploma dan sarjana. Kemampuan PTN-BH dalam mendiversifikasi pendapatannya ke delapan sumber sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26/2015 juga perlu diuji. Penelitian ini menguji korelasi antara rasio kemandirian finansial dan indeks diversifikasi pendapatan dengan metode statistik regresi linear berganda menggunakan variabel kontrol aktiva bersih dan peringkat perguruan tinggi. Rasio kemandirian finansial yang digunakan merupakan derivasi dari rasio kemandirian finansial Pemerintah Daerah sedangkan indeks diversifikasi pendapatan diderivasi dari Herfindahl-Hirschman Index. Uji beda rata-rata Independent-Sample t Test dilakukan untuk mengetahui apakah PTN-BH yang berusia >10 tahun lebih mandiri dan beragam sumber pendapatannya dari yang berusia <10 tahun. Yang terakhir adalah analisis deskriptif terhadap masing-masing rasio tersebut dengan menggunakan skala interval. Data yang diperoleh dan diolah adalah 8 dari 11 PTN-BH selama periode 2016-2020 (5 tahun). Hasil penelitian ini mendukung argumen teoretis bahwa kemandirian finansial perguruan tinggi dapat ditingkatkan melalui diversifikasi sumber pendapatan. PTN-BH yang penetapannya sudah lebih dari 10 tahun, finansialnya lebih mandiri daripada PTN-BH yang penetapannya masih kurang dari 10 tahun, pun dengan kemampuan diversifikasi pendapatannya. Dengan kriteria proporsi kemandirian mencapai 75%, tidak ada satu pun PTN-BH yang telah mandiri secara finansial. Rata-rata Indeks Diversifikasi Pendapatan juga menggambarkan bahwa sumber pendapatan PTN-BH masih sangat terkonsentrasi kecuali UGM dan UI.

Legal Entity State Universities (or Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN-BH) obtains the highest institutional autonomy authority among all public universities in Indonesia. To examine whether a PTN-BH is financially independent with the said autonomy, this study defines it as being non-dependent on both government funds and tuition fees of undergraduate degree. Therefore, their ability to diversify their revenue into eight sources in compliance with Government Regulation No. 26/2015 should be also examined. Multiple linear regression method was used to examine the correlation between financial independence and revenue diversification controlled by net asset and rank score. The main variables are ratios derived from financial independence ratio of Regional Government and Herfindahl-Hirschman Index. Independent-Sample t Test is used to examine whether PTN-BH established >10 years are more financially independent and diversified than PTN-BH established <10 years old. Last, the respective ratios are analyzed in descriptive method through interval scales. The data obtained and processed are 8 out of 11 PTN-BHs during the 2016-2020 period (5 years). The results of this study support the theoretical argument that the financial independence of universities can be improved through diversification of revenue sources. PTN-BHs that have been established for more than 10 years are more financially independent than PTN-BHs that have been established for less than 10 years, as well as their ability to diversify their revenue sources. However, using the criteria of independence proportion is 75%, none of PTN-BHs are financially independent. The average Revenue Diversification Index also tells that PTN-BHs' revenue source is still

Kata Kunci : otonomi, kemandirian keuangan, pendidikan tinggi, PTN-BH, diversifikasi pendapatan

  1. S2-2022-450091-abstract.pdf  
  2. S2-2022-450091-bibliography.pdf  
  3. S2-2022-450091-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2022-450091-title.pdf