Analisis Penumpukan Pencairan Anggaran pada Akhir Tahun (Studi pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta)

NELA MALIANA, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.

2023 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta melayani 49 satuan kerja utama kementerian dan Lembaga. Dari 49 satuan kerja, pada tahun 2017 terdapat 3 satuan kerja yang persentase pencairan anggaran pada akhir tahunnya tinggi yakni Arsip Nasional Republik Indonesia sebsesar 69,67%, Kementerian Perdagangan sebesar 57,69%, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar 57,93%. Kementerian Perdagangan membawahi 4 satuan kerja yang salah satu diantaranya yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang mencapai 98,80% pencairan anggaran pada triwulan IV. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab terjadinya pencairan anggaran pada akhir tahun di satuan kerja wilayah kerja KPPN Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan analisis data wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pencairan anggaran di satuan kerja wilayah KPPN Yogyakarta serta melakukan analisis dokumen yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan belum optimalnya pencairan anggaran dalam satu periode anggaran sehingga menyebabkan penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun yaitu pembagian anggaran terdiri dari pelaksana anggaran yang tidak membuat jadwal pelaksanaan anggaran dan tidak mengikuti jadwal yang ada di RPD, pembuatan komitmen yang terdiri dari kegagalan lelang, akuisisi dan verifikasi yang meliputi pemunduran jadwal kegiatan serta pembayaran kontrak yang tidak sesuai jadwal, serta pembayaran yang terdiri dari minimnya komunikasi dengan eksternal dan sistem pencairan pada APBN yang berbeda dengan APBD.

The office of Yogyakarta State Treasury Service (KPPN) serves 49 main work units of ministries and institutions. Of the 49 work units, in 2017, there were 3 work units with a high percentage of budget disbursement at the end of the year, namely the National Archives Republic of Indonesia at 69.67%, the Ministry of Trade at 57.69%, and the General Elections Supervisory Agency at 57.93%. The Ministry of Trade oversees 4 work units, one of which is the Industry and Trade Office of Sleman Regency, which achieved 98.80% of budget disbursement in the fourth quarter. This study aims to evaluate the causes of budget disbursement at the end of the year in the work unit of the Yogyakarta KPPN working area. This research is a qualitative research with a case study approach. The evaluation process is carried out by comparing the analysis of interview data with sources related to budget disbursement in the Yogyakarta KPPN work unit and analyzing related documents. The results of this study indicate that there are four factors that cause budget disbursement not optimal in one budget period, causing a buildup of budget disbursement at the end of the year; namely the distribution of the budget consisting of budget implementers who do not make a budget implementation schedule and do not follow the schedule in the RPD, commitment making which consists of the failure of auctions, acquisitions and verifications which include delays in the schedule of activities and payments for contracts that are not on schedule, as well as payments consisting of a lack of communication with externals and a disbursement system in the APBN that is different from that of the APBD

Kata Kunci : Pencairan Anggaran Pada Akhir Tahun, KPPN, Satuan Kerja, APBN