Kebijakan Restriksi Huawei sebagai Respons Amerika Serikat terhadap Kenaikan Kapabilitas Teknologi 5G Tiongkok
Yasin Yayang Malendra Sibarani, Randy Wirasta Nandyatama, Ph.D
2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALTesis ini berupaya untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan restriktif pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan Huawei. Penelitian ini menggunakan turunan perspektif realisme, yakni teori transisi kekuatan, yang memandang kebijakan restriksi bisnis Huawei sebagai perlombaan kekuatan karena terlibatnya teknologi 5G yang berperan signifikan dalam kekuatan negara. Penelitian ini memosisikan Amerika Serikat sebagai aktor utama, dengan perannya sebagai negara dominan dalam teknologi global, dan Tiongkok sebagai negara besar yang berupaya mengejar posisi dominan melalui perusahaan Huawei. Penelitian ini menyajikan relasi antara Tiongkok dan perusahaan Huawei yang kemudian mampu menciptakan rasa tidak aman kepada pemerintah Amerika Serikat mengenai dominasi perusahaan Huawei dalam teknologi 5G. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berupaya untuk menyajikan ilustrasi suatu pola dalam fenomena melalui interpretasi terhadap sumber dan data yang berkaitan dengan fenomena kebijakan restriksi bisnis Huawei. Penelitian ini menemukan bahwa alasan pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kebijakan restriksi bisnis Huawei adalah sebagai upaya untuk mencegah paritas Tiongkok dengan menghambat perkembangan perusahaan Huawei yang dinilai berperan signifikan dalam rivalitas teknologi kedua negara. Di era kontemporer khususnya pada era revolusi industri 4.0, paritas dapat dicapai dengan penguasaan teknologi 5G sehingga menjadi hal yang kontestatif terutama bagi Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui temuan penelitian, terdapat sebuah pemahaman mengenai alasan politik sebagai alasan pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kebijakan restriksi bisnis Huawei.
This thesis attempts to explain the reasons behind the US government's ban policies towards the Huawei company. This research uses the perspective realism, namely the power transition theory, which views Huawei's business ban policies as a power party because of the involvement of 5G technology which plays a significant role in state power. This research positions the United States as the main actor, with its status as a dominant country in global technology, and China as a great country trying to pursue dominance through the Huawei company. This research presents the relationship between China and the Huawei company which is then able to create a sense of insecurity to the United States government regarding the dominance of the Huawei company in 5G technology. The analysis process is carried out using a qualitative method, which seeks to present an illustration of a pattern in the phenomenon through interpretation of sources and data related to the phenomenon of Huawei's business ban policy. This research finds that the reason for the United States government implementing Huawei's business ban policy is as an effort to prevent China's parity by hindering the development of the Huawei company which is considered to play a significant role in the technology competition between the two countries. In the contemporary era, especially in the era of the industrial revolution 4.0, parity can be achieved by mastering 5G technology so that it becomes a contestative matter, especially for the United States and China. Through research findings, there is an understanding of political reasons as the reason for the United States government implementing Huawei ban policy.
Kata Kunci : Huawei, Kenaikan Tiongkok, Rivalitas Teknologi, Kebijakan Restriktif, Kekuatan Negara, Amerika Serikat.