TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh)

AMALIA SHOLIKHAH, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Gugatan terhadap PPAT yang berkedudukan sebagai Penerima Protokol serta untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab PPAT Penerima Protokol terhadap Protokol Akta yang disimpannya yang digugat di Pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang merujuk kepada teori-teori maupun peraturan perundang-undangan mengenai dasar gugatan PPAT penerima protokol dan tanggung jawab PPAT penerima protokol terhadap protokol yang diterima. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan metode wawancara kepada responden dan narasumber untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, dasar gugatan yang ditujukan kepada PPAT penerima protokol adalah benar sesuai ketentuan sistem peradilan. PPAT penerima protokol sifatnya hanya menerima protokol akta dari PPAT pemberi protokol dan tidak mengetahui asal peristiwa hukum yang dijadikan sebagai dasar pembuatan akta. Gugatan dengan permohonan pembatalan akta dapat dilakukan tanpa harus melibatkan PPAT penerima protokol sebagai pihak tergugat, cukup akta PPAT dijadikan sebagai alat bukti. Kedua, peralihan protokol PPAT dari PPAT pemberi protokol kepada PPAT penerima protokol mengakibatkan peralihan pertanggungjawaban atas akta. Peralihan tanggung jawab hanya sebatas pada keamanan dan kerahasiaan akta. PPAT penerima protokol tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara materiil dari peristiwa hukum yang termuat dalam akta. PPAT penerima protokol dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila protokol yang disimpannya tersebut rusak atau hilang sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

ABSTRACT This study aims to find out and analyze the Basis of Lawsuits against PPATs who are domiciled as Protocol Recipients and to find out and analyze the Responsibilities of PPAT Recipients of Protocols against Deed Protocols that they keep being sued in Court. The type of research used is empirical normative legal research, namely research conducted through literature studies that refer to theories as well as laws and regulations regarding the basis for lawsuits from the PPAT receiving the protocol and the responsibilities of the PPAT receiving the protocol to the protocol received. This research is also supported by field research conducted directly by the author by interviewing respondents and informants to obtain primary data. This study has two conclusions. First, the basis of the lawsuit addressed to the PPAT receiving the protocol is true according to the provisions of the justice system. The PPAT receiving the protocol only accepts the protocol deed from the PPAT providing the protocol and does not know the origin of the legal event that is used as the basis for making the deed. A lawsuit with a request for cancellation of the deed can be carried out without having to involve the PPAT receiving the protocol as the defendant, it is enough for the PPAT deed to be used as evidence. Second, the transfer of the PPAT protocol from the PPAT giving the protocol to the PPAT receiving the protocol results in a transfer of responsibility for the deed. The transfer of responsibility is only limited to the security and confidentiality of the deed. The PPAT receiving the protocol cannot be materially responsible for the legal events contained in the deed. The PPAT receiving the protocol can be held accountable if the protocol it keeps is damaged or lost so that it cannot be used as evidence in court.

Kata Kunci : Kata kunci : Tanggung jawab, PPAT penerima protokol, Gugatan Akta, Pengadilan.