ORIENTASI PADA PEKERJA/BURUH, PENGUSAHA, DAN PEMERINTAH DALAM GUGATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

I PUTU ARI PUTRA M, Dr. Sailal Arimi, M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER LINGUISTIK

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana orientasi pada pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini utamanya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif sederhana berupa perhitungan presentase dan penggunaan aplikasi AntConc dimanfaatkan untuk mendukung analisis kualitatif. Terdapat empat rumusan masalah dalam penelitian ini terkait proses penanganan kasus hukum, pola bahasa yang digunakan, kategorisasi aktor sosial, dan representasi leksikal dalam UU Cipta Kerja. Guna menjawab pertanyaan penelitian, tesis ini menggunakan analisis apraisal (Martin & White, 2005) dan kategorisasi aktor sosial (Van Leeuwen, 2008) sebagai pisau bedah analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pada tanggal 25 November 2022 UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, analisis apraisal menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan memiliki pola yang terdiri dari sikap^pemosisian^graduasi. Teks UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan memiliki wilayah makna yang merujuk pada sikap pembuat UU yang berorientasi dalam penghargaan sosial dan sanksi sosial. Ketiga, analisis kategorisasi aktor sosial menunjukkan delapan kategori besar dalam UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan. Penggambaran kategorisasi aktor sosial memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat dalam melihat pekerja/buruh sebagai objek yang dirugikan. Keempat, representasi leksikal menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan lebih banyak mengatur terkait pekerja/buruh. Hal ini memperjelas bahwa pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

This research aims to reveal how the orientation of workers/laborers, employers, and the government is in the lawsuit against Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This research primarily uses a qualitative approach. A simple quantitative approach in the form of calculating percentages and using the AntConc application is used to support qualitative analysis. There are four problem formulations in this research related to the process of handling legal cases, the language pattern used, the categorization of social actors, and the lexical representation in the Job Creation Law. In order to answer research questions, this thesis uses appraisal analysis (Martin & White, 2005) and social actor categorization (Van Leeuwen, 2008) as an analytical scalpel. The results of the research show that: First, on November 25 2022 the Job Creation Law was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court. Second, the appraisal analysis shows that the Job Creation Law Chapter IV on Employment has a pattern consisting of attitude^positioning^graduation. The text of the Job Creation Law Chapter IV Employment has an area of meaning that refers to the attitude of lawmakers who are oriented towards social rewards and social sanctions. Third, the analysis of the categorization of social actors shows eight broad categories in Chapter IV of the Job Creation Law on Employment. The description of the categorization of social actors has an influence on the perspective of society in seeing workers/laborers as objects that are harmed. Fourth, the lexical representation shows that Chapter IV of the Job Creation Law on Manpower regulates more about workers/labourers. This makes it clear that workers/labourers, employers, and the government are one of the important keys in various aspects related to employment.

Kata Kunci : gugatan undang-undang cipta kerja, linguistik forensik, apraisal, kategorisasi aktor sosial, representasi leksikal.