Tungku Tigo Sajarangan dalam ranah politik lokal :: Studi tentang partisipasi Tungku Tigo Sajarangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah di Kota Padang

RAHMAD, Noviar, Dr. Pratikno

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Keberadaan Tungku Tigo Sajarangan sebagai institusi informal merupakan kelompok strategis yang dapat memainkan perannya tidak hanya dalam urusan adat istiadat saja, namun lebih dari itu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang tergabung dalam wadah Kerapatan Adat Nagari tersebut juga berfungsi sebagai intermediary dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah. Paradigma ini semakin menonjol ketika pemerintah mencanangkan pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Studi ini berusaha untuk mengidentifikasi partisipasi yang dilakukan Tungkii Tigo Sajarangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Teori-teori yang dipergunakan mencakup teori tentang demokrasi, partisipasi dalam policy making, kelompok tradisional dalam partisipasi politik serta perencanaan pembangunan sebagai arena partisipasi politik. Penelitian ini mempergunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan tekhnik pengumpulan datanya menggunakan tekhnik wawancara yang mendalam, observasi dan dokumenter. Dalam menentukan objek yang mewakib Tungku Tigo Sajarangan dalam hal ini digimakan tekhnik snowball dengan mengambil 2 Ketua Kerapatan Adat Nagari di Kota Padang sebagai key informan yaitu Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji dan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kbangan. Dalam melakukan intermediary untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyusunan rencana pembangunan daerah, terlihat adanya aktivitas yang cukup tinggi dari Tungku Tigo Sajarangan di Kota Padang untuk ikut terlibat dalam setiap proses perencanaan. Hal ini dimulai dengan proses identifikasi masalah yang dilakukan melalui musyawarah kaum, suku serta nagari kemudian basil rumusan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah tidak saja melalui jalur formal tapi juga didukung oleh mekanisme informal dengan loby-loby serta hubungan pribadi unsur-unsur Tungku Tigo Sajarangan dengan pejabat-pejabat pemerintah daerah dan DPRD. Namun aktivitas tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam menetapkan sebuah kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi Tungku Tigo Sajarangan masih rendah. Seiring dengan pembahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta heterogenitas komunitas penduduk Kota Padang secara perlahan eksistensinya di tengah tengah masyarakat kian melemah. Sementara peran serta Tungku Tigo Sajarangan tersebut belum direspon secara maksimal oleh pemerintah daerah, karena jalur musyawarah kelemahan, temu karya pembangunan tingkat kecamatan serta rapat koordinasi pembangunan di tingkat kota lebih dominan digunakan pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat. Kemudian dalam memperjuangkan hasil rumusan Tungku Tigo Sajarangan terdapat hubungan kerja sama dengan LSM, media massa, partai politik dan kelompok kepentingan. Setelah diidentifikasi terdapat aspek-aspek yang ikut mempengaruhi partisipasi Tungku Tigo Sajarangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Di antaranya adalah perubahan struktur masyarakat, representasi Tungku Tigo Sajarangan. Dengan berbagai kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya ternyata belum mampu umtuk merespon keinginan masyarakat yang semakin majemuk dan semakin berkembang. Untuk itu maka disarankan agar Tungku Tigo Sajarangan yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari untuk mereformasi diri dengan memberi peluang bagi masyarakat pendatang untuk masuk dalam wadah mi, khusus kepada pemerintah daerah agar memberikan perhatian yang lebih tinggi untuk keterhbatan Tungku Tigo Sajarangan dengan menetapkan peraturan daerah yang mengalur tentang kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Kota Padang.

Existence of Tungku Tigo Sajarangan as informal institution of strategic group able to play its role do not only in just more than the culture, but more than ninik mamak, alim ulama and cerdik pandai which merged into the place of Kerapatan Adat Nagari, its also function as intennediary in linking importance of society with local government. This uppermost paradigm progressively seen when autonomous execution cymbal government of all Indonesian area. This research tried to identify what have been done participation by Tungku Tigo Sajarangan in planning local development. Utilized theory including theory about democracy, participation in policy making, traditional group in political participation and also development planning as political participation arena. This research utilized qualitative research with descriptive research type. The technique of the data's collecting was used indepth interview technique, document and observation. In determining object deputizing Tungku Tigo Sajarangan used by snowball technique in this case by taking 2 chief of Kerapatan Adat Nagari in Padang City as key informan, that is Kerapatan Adat Nagari Pauh IX in Distrik of Kuranji and Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan in Distrik Lubuk Kilangan. In doing intermediary to submit society aspiration to compilation planning local development, its seen the activity was good enough by Tungku Tigo Sajarangan in Padang City to involved into every planning process. This matters is started with the problem identify process of which have been done by clan deliberation, race and also Nagari, later then result of the formula send to local govermnent not even through formal way but also supported by informal mechanism with lobbys and also personal relationship of Tungku Tigo Sajarangan element with local government officers and local legislative parlement. But the activity incapable of influencing decision maker in specifying a policy. So that can be said that Tungku Tigo Sajarangan participation still low. Along with change that happened in centre of its execution society becoming weaken. While role Tungku Tigo Sajarangan not yet respons maximally by local government, because sub-district deliberation way, development meeting of district and also meeting coordination town development level, more dominant used by local govermnent in neting society aspiration. Later then in against for the result of Tungku Tigo Sajarangan formula there are network to NGO, mass media, political party and importance group . After identified there were aspect which follow to influence Tungku Tigo Sajarangan participation in planning local development. Among others is change of society structure, Tungku Tigo Sajarangan representation. With its various owned ability and excess in the reality still cannot have responsive of society's desire which progressively plurals and progressively expand. For that hence suggested that by merged into Tungku Tigo Sajarangan is Kerapatan Adat Nagari for the reform of its self with giving opportunity to urban society to enter in place of this, specially to local government so that giving higher level attention for the involvement of Tungku Tigo Sajarangan by specifying by law arranging about existantion of Kerapatan Adat Nagari in Padang City.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah TkII,Otonomi Daerah Partisipasi Tungku Tigo Sajarangan