Politik implementasi kebijakan publik :: Deviasi birokrasi pemerintah kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah

PAKPAHAN, Saiman, Dr. Pratikno

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini membahas tentang kebijakan yang ditetapkan oleh politisi (DPRD), dan dijalankan oleh Pemerintah Kota (birokrasi). Kebijakan yang menjadi fokus pembahasan adalah peraturan daerah nomor 14/2000, 14/200.1 dan 15/2001. Titik tekan pembahasan -terletak pada proses implementasi kebijakan, dengan menempatkan birokrasi sebagai arus utama pembahasan. Rumusan masalah penelitian ini: Bagaimana konsistensi Birokrasi Daerah Kota Pekanbaru terhadap kebijakan, Faktor-faktor yang menyebabkan birokrasi melakukan deviasi/penyimpangan dan menjelajahi pengawasan politisi (DPRD) terhadap prpses implementasi kebijakan. Untuk melakukan penghampiran teoretik, kerangka dasar teoretik yang digunakan adalah, kebijakan, implementasi kebijakan dan relasi antara birokrasi dan politisi. Jenis penelitian ini termasuk dalam ketegori jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan asumsi dapat memberikan gambaran yang mendekati realitas sesungguhnya. Sumber data diperoleh melalui informan (data primer) dan dokumentasi (data sekunder). Sedangkan proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pemerintah Kota (birokrasi) Pekanbaru gagal menjelaskan proses implementasi pada aras normatif. Salah satu kasus empirik yang menjelaskan kegagalan tersebut adalah berkembangnya RUKO, serta macetnya arus lalu lintas disepanjang ruas-ruas utama jalan poros di Pekanbaru. Jika masing-masing dinas (birokrasi) kooperatif dan birokrasi peka terhadap gejala empirik, maka pertama, kecenderungan bangunan berbentuk RUKO dapat di carikan pijakan rasionalitasnya dan kedua, Perpafkiran mendapatkan porsi yang seharusnya. Disamping kasus-kasus pelanggaran empirik lainnya, seperti 'membiarkan' tarif parkir diluar batas ketentuan PERDA, dan tidak melakukan pengujian terhadap beberapa kenderaan bermotor yang ada di Kota Pekanbaru. Arus utama Penyebab deviasi dan penyimpangan terhadap implementasi kebijakan adalah pertama, keengganan Pemerintah Kota (birokrasi) untuk mengakomodasi fenomena empirik kedalam Perda dengan melakukan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru untuk meninjau ulang mated kebijakan. Kedua, kegagalan Pemerintah Kota untuk menangkap spirit pada Perda tersebut. Penyebab terakhir lebih pada lemahnya fungsi dasar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan, disampingsecara teoretik fenomena tersebut mendapatkan pijakaimya. Karena pertama, penguasaan basis informasi sebagai konsekuensi dad durasi kerja yang relatif panjang, kedua, profesionalisme dan keahlian birokrasi sebagai sumber kekuasaan birokrasi ketika berhadapan dengan politisi.

This research discusses about the policy which is decided by the politician (DPRD) and is perfonned by Municipal Government (Pemerintah Kota, bureaucracy). The focus discussions of tlie policy are the territory regulation (Perda) number 14/2000, 14/2001 aird 15/2001. Tlie discuss emphasizing lies on tire policy implementation process, by placing the bureaucracy as the mainstream of tlie discuss. The fonnulation of the research question: How is the consistency mof the temtoiy bureaucracy of Pekanbaru town toward the policy, the factors that cause the bureaucracy makes deviation/divergence and exploring the politicicontrol (DPRD) toward the policy implementation process. To do a theoretical approach, the base framework of theoritical which is used is, policy, policy implementation and relation between bureaucracy and politician. The kind of this research is included in the category of qualitative research model and the method which is used is descriptive method, by assumption which can provide image as close as the reality in tnith. Tire data resources are obtained through the informants (primary data) and documentations (secondary data). Whereas the data collecting processes are done tlirough profound interview, documentation study and observation. The result of the research depicts that the Municipal Government (bureaucracy) of Pekanbaru fails to explain the implementation process in the nonnative principle. Some of the empirical cases that explain tiiat failure are the flourish of shops with residences (RUKO) and the traffic jam of the axis main streets in Pekanbaru. If each of the departments (bureaucracy) is cooperative and the bureaucracy is sensitive to the empirical symptoms, then, first, tire rationality base of the building tendencies of RUKO might be found and second, the necessity portion of parking problem can be decided, besides others empirical violations such as "allowing" the parking tariff that exists outside the stipulation limit of territory regulation, and not making any testing for some of the engine vehicles in Pekanbaru town. The mainstreams that cause the deviation and divergence toward the policy implementation are, first, the unwillingness of Miuucipal Govermnent (bureaucracy) to accomodate the empirical fenomena in territory regulation by making suggestion to DPRD Pekanbaru to re-observe the policy material. Second, the failure of Municipal Government to understand the spirit of teritory regulation. That latter cause relied more on the weakness of base ftinction of DPRD Pekanbani in doing its controlling, besides, that fenomena also gets its base in theoritical. Because first, the mastery of information base as the consequence of relatively long work duration, second, profesionalism and bureaucracy skill as the bureaucracy authority source, when faced with tlie politician.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Perda,Deviasi Birokrasi