PROSPEK IMPLEMENTASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN ANALISIS KESEDIAAN PEMILIK LAHAN DI KAWASAN SLEMAN TIMUR, KABUPATEN SLEMAN

AMINAH SUNARDIYONO P, Prof. Ir. Bambang Hari W., M.UP., M.SC., Ph.d

2022 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Penetapan UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan guna mendukung tercaoainya tujuan SDGs kedua, yaitu zero hunger. Kabupaten Sleman telah menetapkan LP2B seluas 50.18 Km2 di Kawasan Sleman Timur sesuai yang dimuat dalam Peraturan Bupati Sleman No 3 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Sleman Timur Tahun 2021 - 2040. Penetapan LP2B ini perlu memperhatikan berbagai aspek salah satunya tanggapan masyarakat sesuai yang dimuat dalam Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Penetapan LP2B. Tanggapan masyarakat berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dari triple bottom line yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesediaan masyarakat pemilik lahan, faktor sosial ekonomi dan karakteristik wilayah yang berpengaruh terhadap kesediaan pemilik lahan tersebut, dan prospek implementasi kebijakan LP2B di Kawasan Sleman Timur berdasarkan kesediaan masyarakat pemilik lahan dengan pendekatan kuantitatif. Data mengenai kesediaan 333 sampel pemilik lahan diperoleh dari hasil lapangan menggunakan kuesioner dan diolah secara statistik menggunakan analisis regresi linier dengan metode stepwise. Analisis data yang dilakukan menunjukkan sebanyak 311 pemilik lahan memiliki kesediaan tinggi dan sebanyak 22 pemilik lahan memiliki kesediaan rendah untuk mendukung implementasi LP2B. Kesediaan pemilik lahan dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dengan variabel jumlah pendapatan, tanggungan keluarga, usia, dan jenis pekerjaan. Faktor pemahaman pemilik lahan mengenai karakteristik wilayah dengan variabel pemahaman mengenai potensi lahan, masalah lahan, penetapan LP2B dan rencana pengembangan wilayah juga berpengaruh terhadap kesediaan pemilik lahan untuk mendukung implementasi LP2B. Secara keseluruhan implementasi kebijakan LP2B di Kawasan Sleman Timur memiliki prospek yang baik dengan 298 pemilik lahan diketahui bersedia mendukung implementasi LP2B dengan tidak mengalihfungsikan lahannya selama 11-20 tahun dan 35 pemilik lahan lainnya bersedia mendukung selama 1-10 tahun.

Based on the Law No. 41 of 2009 about the Protection of Agricultural Land for Sustainable Food (LP2B) is Government's efforts to achieve food self-sufficiency, security and sovereignty to support the achievement of the second SDGs goal, zero hunger. Sleman Regency has established an LP2B policy covering an area of 50.18 Km2 in the East Sleman Region as contained in the Sleman Regent Regulation No. 3 of 2021 concerning the RDTR of the East Sleman Region 2021-2040 LP2B. The determination of LP2B needs to pay attention to various aspects such as the community's response as contained in the Technical Guidelines for Criteria and Requirements for Determining LP2B. Community responses relate to the social-economic aspects of the triple bottom line in sustainable development. The aim of the study is to analyze the willingness of the land owner community, socioeconomic factors and regional characteristics that affect the willingness of the land owner, and the prospects for implementing the LP2B policy in the East Sleman Region based on the willingness of the land owner community with a quantitative approach. Data regarding the willingness of 333 samples of land owners were obtained by a questionnaire and were statistically processed with linear regression analysis using the stepwise method. The result shows that 93.39% or 311 land owners have a high willingness and 6.61% or 22 land owners have a low willingness to support the implementation of LP2B. The willingness of land owners shows being influenced by socio-economic factors such as the amount of income, number of family responsibilities, age, and their occupation. The land owner's understanding of the characteristics of their area with the understanding of land potential, land problems, determination of LP2B and regional development plans as variables also affects the willingness of land owners to support the implementation of LP2B. Overall, the implementation of LP2B policy in East Sleman Region has good prospects with 298 land owners known to be willing to support the implementation of the LP2B by not converting their land for 11-20 years and 35 other land owners willing to support it for 1-10 years.

Kata Kunci : Implementasi, LP2B, Kabupaten Sleman