KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI PP NO. 30 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)

ANNISA FITRIANA K, Suyanto, S.E., M.B.A., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus, perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan, kemudahan pajak, sosialisasi PP No. 30 tahun 2020, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang dipaksakan serta pengaruhnya pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain itu, penelitian ini juga menggali bagaimana implementasi, hambatan, upaya, dan strategi fiskus selama pemberlakuan PP No. 30 tahun 2020 dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan serta menghimpun penerimaan PPh Badan. Tak hanya itu, penulis juga menyajikan data mengenai jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan penerimaan PPh Badan sebelum dan sesudah implementasi PP No. 30 tahun 2020 di lima KPP Pratama yang berada di lingkungan Kanwil DJP D.I.Yogyakarta. Penelitian ini merupakan mix methods. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di lima KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP D.I.Yogyakarta. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data survei, dokumentasi, serta wawancara langsung dan semi terstruktur kepada petugas pajak. Untuk analisis data, penulis menggunakan bantuan beberapa software seperti SPSS 26; WarpPLS 7.0; dan NVivo 11. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan, kemudahan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela. Sedangkan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi, dan pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan sukarela. Selanjutnya, tingkat pendapatan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan yang dipaksakan, namun kualitas pelayanan fiskus, perubahan tarif pajak, sosialisasi, kemudahan pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan yang dipaksakan. Kemudian, sebelum dan sesudah pemberlakuan PP tersebut terdapat perbedaan jumlah Wajib Pajak namun tidak menemukan perbedaan pada penerimaan Pajak. Terakhir, implementasi PP tersebut sudah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, juga setiap KPP Pratama memiliki hambatan, upaya, dan strategi masing-masing.

This study aims to find empirical evidence regarding the effect of tax service quality, changes in tax rates, income levels, tax facilities, socialization of PP No. 30 of 2020, tax sanctions, and tax audits on voluntary compliance and enforced compliance and their impact on corporate taxpayer compliance. In addition, this study also explores how the implementation, obstacles, efforts, and strategies of the tax authorities during the implementation of PP. 30 of 2020 in encouraging corporate taxpayer compliance and collecting corporate income tax receipts. Not only that, the researcher also presents data on the number of registered corporate taxpayers and corporate income tax receipts before and after the implementation of PP no. 30 of 2020 in five KPP Pratama located within the Kanwil DJP D.I.Yogyakarta. This research is a mix method. The population in this study are corporate taxpayers registered in five KPP Pratama located within the Kanwil DJP D.I.Yogyakarta. In collecting data, researchers used survey data, documentation, as well as direct and semi-structured interviews with tax officials. For data analysis, researchers used the help of several software such as SPSS 26; WarpPLS 7.0; and NVivo 11. The results of this study empirically prove that changes in tax rates, income levels, tax facilities, and tax sanctions affect voluntary compliance. Meanwhile, the quality of tax services, socialization, and tax audits do not affect voluntary compliance. Furthermore, the level of income and audit has an effect on enforced compliance, but the quality of tax services, changes in tax rates, tax facilites, socialization, and tax sanctions have no effect on enforced compliance. Then, before and after the implementation of the PP, there are differences in the number of taxpayers but not find that differences about tax revenues. Finally, the implementation of the PP has been carried out properly and on target, and each KPP Pratama has its own obstacles, efforts, and strategies.

Kata Kunci : kualitas pelayanan, perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan, kemudahan pajak, sosialisasi PP No. 30 tahun 2020, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan sukarela, kepatuhan yang dipaksakan, kepatuhan Wajib Pajak Badan