Analisis Perbedaan Penerapan PSAP No. 10 Antara Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Auditan Pemerintah Daerah

YUDI IRAWAN, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

2022 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Analisis awal terhadap 2 laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatra Utara dan DKI Jakarta menunjukan bahwa terdapat perbedaan penerapan koreksi nilai aset tetap sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 (PSAP No. 10). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dan penyebab perbedaan praktik koreksi nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No. 10 dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh kedua kantor perwakilan BPK tersebut. Penelitian dirancang dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Utara sama sekali belum pernah menerapkan koreksi nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No.10. Sedangkan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, walaupun telah menerapkan koreksi nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No. 10, namun masih terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Perbedaan penerapan PSAP No.10 dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah antara kantor perwakilan BPK tersebut diketahui terjadi karena adanya 6 penyebab eksternal dan 12 penyebab internal, namun penyebab utamanya adalah karena terdapat ketidakjelasan regulasi dan standar yang ada saat ini sehingga hal itu berdampak kepada ketidakjelasan pedoman internal dan turut berpengaruh juga kepada persepsi dan teknis pelaksanaan audit keuangan BPK.

A preliminary analysis of 2 local government financial reports that have been audited by The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) Representative Office of North Sumatra and DKI Jakarta Province, shows that there are differences in the implementation of corrections to the value of fixed assets as stipulated in Government Accounting Standard Statement No. 10 (PSAP No. 10). This study aims to analyze the implementation and causes of differences in the implementation of correcting the value of fixed assets according to PSAP No. 10 in the audit of local government financial reports conducted by the two BPK representative offices. The research was designed using qualitative methods with case studies. The results of the study show that the BPK Representative Office of North Sumatra Province has never applied a correction to the value of fixed assets following PSAP No. 10. Meanwhile, although the BPK Representative Office of DKI Jakarta Province has applied a corrections to the value of fixed assets according to PSAP No. 10, there are still inconsistencies in its implementation. Related to the causes of differences in the implementation of PSAP No. 10 in the audit of local government financial reports that occurred between BPK representative offices, it is known to occur due to 6 external causes and 12 internal causes, but the main cause is unclear current regulations and standards, which have an impact on unclear internal guidelines and also influences the perception and technical implementation of BPK's financial audit.

Kata Kunci : standar akuntansi pemerintahan, PSAP No.10, laporan keuangan, audit keuangan BPK