Analisis Yuridis Disparitas Penerapan Tindakan Administratif Terhadap Praktek Diskriminatif Terhadap Pelaku Usaha Tertentu (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)

BENEDIKTUS NORIS A S, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai disparitas penerapan tindakan administratif dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 terkait dengan penjatuhan tindakan administratif berupa denda terhadap pelaku usaha dan faktor penyebabnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan disparitas tindakan administratif pada Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh wawancara sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan sekaligus wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, disparitas yang terjadi antara Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor 07/KPPU-I/2020 adalah terkait dengan pengenaan denda yang tidak perlu dilaksanakan pada Putusan Nomor 07/KPPU-I/2020. Faktor pertama yang menyebabkannya adalah faktor peraturan perundang-undangan yang menempatkan Majelis Komisi sebagai Quasi-Yuris dapat melakukan penemuan hukum dalam hal terjadi kekosongan hukum in casu kekosongan hukum terkait pengaturan sanksi denda yang tidak perlu dilaksanakan yang pada prakteknya dapat menyebabkan disparitas antar putusan. Faktor kedua adalah terkait dengan pertimbangan Majelis Komisi yang menilai dampak praktek diskriminatif pada Putusan Nomor 07/KPPU-I/2020 tidak efektif dibandingkan dengan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020. Kedua, disparitas tindakan administratif telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan. Asas kepastian sudah terpenuhi tetapi belum sepenuhnya.

This legal research aims to identify and examine the disparity in the application of administrative actions in KPPU’s Decision Number 06/KPPU-L/2020 and KPPU’s Decision Number 07/KPPU-I/2020 regarding to imposition of administrative actions in the form of fines on business actors and it causative factors. This legal research also aims to identify and examine the fulfilment of administrative actions disparities in KPPU’s Decision Number 06/KPPU-L/2020 and KPPU’s Decision Number 07/KPPU-I/2020 on the principle of legal certainty, justice, and expediency. This research is normative research which supported by interviews. The data collection techniques are carried out by tracing legal materials through literature studies as well as interviews. The obtained data is then analysed qualitatively. The result of this research indicates that: First, the disparity between KPPU’s Decision Number 06/KPPU-L/2020 and KPPU’s Decision Number 07/KPPU-I/2020 is about the imposition of fines that don’t need to be implemented on KPPU’s Decision Number 07/KPPU-I/2020. The first factor that causes it is the statutory factor that places the Council Commission as Quasi-Juris can make legal discoveries in the event of legal vacuum in case is the legal vacuum of the regulations regarding fines that don’t need to be implemented which in practice can lead to disparities between decisions. The second factor is consideration of the Council Commission which assessed the impact of discriminatory practices in Decision Number 07/KPPU-I/2020 as ineffective compared to KPPU’s Decision Number 06/KPPU-L/2020. Second, the disparity of administrative actions has fulfilled the principle of justice and expediency. The principle of certainty has been fulfilled but not completely.

Kata Kunci : Disparitas, Tindakan Administratif, Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan/ Disparity, Administrative Actions, Legal Certainty, Justice, Expediency