RESOLUSI KONFLIK TANAH KAS DESA ANTARA PEMERINTAH DESA GAYAM DENGAN EXXONMOBIL CEPU LTD DI DESA GAYAM KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

KHALIMATUS SA'DIYAH, Dr. Bayu Dardias Kurniadi, M.A., M.P.P.

2022 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini mengkaji dinamika ekonomi politik antara Exxonmobil Cepu Ltd dengan Pemerintah Desa Gayam dalam memanfaatkan tanah kas Desa Gayam serta menganalisis resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi dan reproduksi yang dilakukan Exxon Mobil Cepu Ltd dengan cara mengkonversi tanah kas Desa Gayam melalui penggunaan power, relasi yang kuat, teknologi serta kapital mampu menghasilkan komoditas yang bisa diperjualbelikan dan menghasilkan akumulasi laba. Akan tetapi, tanah pengganti yang tidak segera ditemukan, memantik reaksi Pemerintah Desa Gayam. Hal ini yang menyebabkan munculnya desakan yang ditujukan kepada Exxon Mobil Cepu Ltd. Di sisi lain, perusahaan ini berupaya mengatur dinamika konflik tanah kas Desa Gayam dengan cara memberikan rangsangan kegiatan ekonomi berupa pembangunan lapangan yang bisa disewakan di Desa Gayam serta embung (saluran pengairan). Hal ini menjadi cara mereka untuk tetap menguasai dan mendominasi tanah yang menjadi bagian dari sumber kekayaan. Selanjutnya, akumulasi yang didapatkan dari bisnis minyak dan gas bumi di Desa Gayam digunakan untuk biaya produksi untuk eksplorasi dan pengelolaan di periode-periode berikutnya, biaya penggantian atau biaya renten (dalam hal ini bisa dilihat dari kasus tukar guling tanah pihak Exxon Mobil Cepu Ltd saat mencari tanah pengganti). Sedangkan sebagian lainnya menjadi kapital yang didapatkan oleh pihak pemodal yaitu Exxon Mobil Cepu Ltd. Resolusi konflik yang diupayakan oleh Exxon Mobil Cepu Ltd dan Pemerintah Desa Gayam dalam menyelesaikan proses tukar guling tanah kas Desa Gayam melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta Badan Pertanahan Nasional. Keseluruhan strategi yang digunakan menunjukkan bagaimana pendekatan bottom-up dan top-down mampu berjalan bersamaan. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui perbaikan hubungan antara Exxon Mobil Cepu Ltd dan Pemerintah Desa Gayam melalui musyawarah atau pertemuan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan pendekatan top-down dilakukan dengan cara pengusulan aturan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tanah kas Desa Gayam. Aturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Exxon Mobil Cepu Ltd dan Pemerintah Desa Gayam dalam menyelesaikan proses tukar guling tanah kas desa adalah sulitnya menemukan tanah sesuai dengan kriteria dari Pemerintah Desa Gayam serta pergantian aturan dari waktu ke waktu. Sehingga kedua hal itulah yang menyebabkan konflik tanah kas Desa Gayam terjadi dalam kurun waktu yang lama yaitu 6 tahun.

This study examines the dynamics of the political economy between Exxon Mobil Cepu Ltd and the Gayam Village Government in utilizing the Gayam Village treasury land and analyzes conflict resolution carried out by both parties. This study uses qualitative research with a case study approach. The data collection techniques were conducted through interviews, observations and literature studies. The results show that production is carried out by Exxon Mobil Cepu Ltd by converting the Gayam village treasury land through the use of power, strong relations, technology and capital is able to produce commodities that can be traded and generate profit accumulation. However, the replacement land which was not immediately found, sparked a reaction from the Gayam Village Government. This has led to pressure being directed at Exxon Mobil Cepu Ltd. Revenue from oil and gas management by ExxonMobil Cepu Ltd is not just distributed in the form of money. On the other hand, this company is also trying to regulate the dynamics of the Gayam cash land conflict by providing a stimulus for economic activities in the form of field development in Gayam village. This is a way for them to remain in control and dominate the land which is part of the source of wealth. Furthermore, the accumulation obtained from the oil and gas business in Gayam village is used for production costs for exploration and management in subsequent periods, replacement costs or rent costs (in this case it can be seen from the land swap case that ExxonMobil Cepu Ltd seeks replacement land). While the other part became capital obtained by the financier, namely Exxon Mobil Cepu Ltd. The conflict resolution attempted by Exxon Mobil Cepu Ltd and the Gayam village government in resolving the land swap process for Gayam village treasury involved the Bojonegorp district government and the National Land Agency. The overall strategy used shows how the bottom-up and top-down approaches can work together. The bottom-up approach is conducted through improving relations between Exxon Mobil Cepu Ltd and Gayam village government through regular deliberations or meetings. While the top-down approach is carried out by proposing the legal rules used in solving the Gayam cash land problem. The legal rules were Law Number 2 of 2012 and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016. Meanwhile, the obstacles faced by Exxon Mobil Cepu Ltd and the Gayam village government in completing the village treasury land swap process are the difficulty of finding land in accordance with the criteria from the Gayam village government and changes in the rules from time to time. These two things caused the conflict over the land of the Gayam village treasury to occur within a period of 6 years.

Kata Kunci : Dinamika konflik, tanah kas desa, resolusi konflik