Rekonseptualisasi Kewenangan Sengketa Proses Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (Analisa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019)

TZA RIZAL PAHLAWAN, Andy Omara, S.H.,M.Pub&Int.Law., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini mengkaji dan mengalisis dua pertimbangan hukum, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Analisis pertimbangan hukum yang dilakukan mengenai adanya perbedaan penggunaan pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019; dan kedua, mengetahui dan menganalisis alasan Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan TSM dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan pemilu tahun 2019 sebagaimana dilakukan pada putusan sengketa perselisihan hasil pilkada Jawa Timur tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan undang-undang (statute approach); dan kedua, pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka atau dokumen dan wawancara kepada narasumber. Pada penelitian ini terdapat dua hasil, yaitu: pertama, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019, dirinya cenderung menolak untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses yang terjadi. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, dirinya menyatakan memeriksa dan mengadili sengketa proses; dan kedua, perbedaan pertimbangan hukum antara kedua putusan tersebut dikarenakan pergeseran preferensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilu tahun 2019 dengan tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 dirinya cenderung menahan diri agar tidak terlibat pada kewenangan mengadili sengketa proses. Sementara itu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 dirinya cenderung melibatkan diri dalam memeriksa dan mengadili sengketa proses. Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Mahkamah Konstitusi

This study examines and to analyze legal considerations between the Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 and the Constitutional Court Decision Number 41/PHPU.D-VI/2008. An analysis of legal considerations made regarding differences in the use of the Constitutional Court's approach in investigating and deciding a quo cases. The objectives of this research are: first, to know and to analyze the comparative legal considerations of the Constitutional Court in the Constitutional Court Decision No. 41/PHPU.D-VI/2008 with Constitutional Court Decision No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019; and second, knowing and analyzing the Constitutional Court did not apply TSM in deciding disputes settlement over general election results of the 2019 election as was done in the decision over disputes over the results of the 2008 East Java regional election results. This research is a normative legal research. This study uses two approaches, namely: first, the statute approach; and second, the conceptual approach. The data collection techniques used was literature or document studies and interviews with informants. There are two results in this study, namely: first, in the 2019 Constitutional Court Decision, it tends to refuse to examine and adjudicate process disputes that occur. Meanwhile, in the 2008 Constitutional Court Decision, it stated that it would investigate and adjudicate process disputes; and second, the difference in legal considerations between the two decisions is due to the shift in preference of the Constitutional Court in examining and adjudicating disputes over the 2019 and 2008 election results. Owing to the fact that, in the 2019 Constitutional Court Decision it tends to refrain from being involved in the authority to adjudicate process disputes. Meanwhile, in the 2008 Constitutional Court Decision tended to involve itself in examining and adjudicating process disputes. Keywords: General Elections, Regional-Head Elections, and the Constitutional Court

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Mahkamah Konstitusi