HEGEMONI PEMBANGUNANISME PASCA ORDE BARU STUDI PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU TOGUTIL, HALMAHERA TIMUR, MALUKU UTARA

SUHENDRA ABD KADER, Prof. Heru Nugroho

2022 | Tesis | MAGISTER SOSIOLOGI

Menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini bermaksud untuk memahami praktik hegemoni pembangunanisme berbasis pemberdayaan Pasca Orde Baru. Dengan mengambil studi program pemberdayaan milik kementerian sosial terhadap masyarakat suku Togutil di Halmahera Timur, Maluku Utara. Studi ini menggunakan perspektif strukturalis dengan meminjam gagasan Hegemoni dari Antonio Gramsci dan Aparatus ideologis dari Louis Althusser yang dielaborasi dengan gagasan James Ferguson tentang mesin anti-politik untuk menjelaskan cara kerja praktik hegemoni. Studi ini berpendapat bahwa paradigma baru pembangunanisme berbasis pemberdayaan hanyalah aparatus konseptual baru yang di desain oleh untuk mengukuhkan kembali hegemoni pembangunanisme pasca krisis ekonomi tahun 1998. Klaim-klaim pemberdayaan yang terkesen berpihak pada masyarakat itu hanya sebatas jargon yang digunakan untuk memikat hasrat dan simpati masyarakat sekaligus memberi sumber legitimasi baru bagi agenda pembangunan. Studi ini menunjukan bahwa, dalam praktiknya program-program pemberdayaan masyarakat suku Togutil tidak banyak merubah nasib masyarakat, program ini dirancang untuk mendepolitisasi masyarakat suku Togutil.

Using library research methods, this study aims to understand the post-New Order empowerment-based developmental hegemonic practices. By taking the social authority empowerment study program for the Togutil tribal community in East Halmahera, North Maluku. This study uses a structuralist perspective by bringing up the idea of Hegemony from Antonio Gramsci and ideological apparatus from Louis Althusser which is elaborated with James Ferguson's idea of anti-political machine to explain how hegemonic practices work. This study argues that the new paradigm of empowerment-based developmentism is just a new contextual apparatus designed to reaffirm developmental hegemony after the 1998 economic crisis. Claims of empowerment that are impressed in favor of the community are only limited to used to lure the desire and sympathy of the people as well as providing a new source of legitimacy for the development agenda. This study shows that, in practice, empowerment programs for the Togutil people do not change much of the destiny of the people, this program is designed to depoliticize the Togutil people.

Kata Kunci : Depolitisasi, Pemberdayaan, Mesin Anti-Politik, Suku Togutil.