Partisipasi perempuan dalam politik di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan ketahanan politik :: Studi kasus di DPRD DIY

PUTRO, Khamim Zarkasih, Drs. Sugiono, MA

2003 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penelitian tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Politik bertujuan untuk : (a) Mengetahui partisipasi perempuan dalam bidang politik; (b) Mengetahui faktor-faktor yang mendorong partisipasi perempuan dalam bidang politik; (c) Mengetahui faktorfaktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam bidang politik Penelitian dilakukan pada perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah responden sebanyak 364 yang diambil secara purposif random sampling. Data primer diambil dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder dengan dokumentasi. Analisis yang dilakukan meliputi (a) Analisis Partisipasi Politik Perempuan dari segi Konstitusi; dan (b) Analisis Partisipasi Perempuan dalam Politik berdasarkan data dari kuesioner. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) secara deskriptif, komposisi penduduk perempuan di DIY mencapai 50,54 % dan hanya diwakili oleh 9 % dalam lembaga legislatif; (2) Secara yuridis, keterwakilan perempuan dalam bidang politik, sebenarnya dilindungi oleh UU No 39/1999 tentang hak asasi manusia pasal 46 dan UU No 12 tahun 2003 tentang pemilu, pasal 65 ayat 1 yang menyebutkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sekurangkurangnya 30 %; (3) Keaktifan perempuan dalam kegiatan pemilihan, masih memposisikan diri secara pasif, yaitu hanya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, belum berperan dalam kampanye, kepanitiaan pemungutan suara, pemantau pemilu, maupun sebagai saksi dalam pemungutan suara; (4) Dalam keorganisasian politik, perempuan tidak sepenuhnya aktif dalam melakukan kegiatan keorganisasian, dan perempuan yang diteliti juga menunjukkan sedikit sekali tersentuh oleh pendidikan keorganisasian. Namun mereka aktif membicarakan persoalan masyarakat, hanya saja organisasi ataupun forum yang digunakan untuk membicarakan hal tersebut bukanlah organisasi / forum politik; (5) Dalam hal diskusi politik, data menunjukkan bahwa perempuan jarang sekali terlibat dalam diskusi politik secara formal, baik secara aktif maupun pasif. Mereka hanya terlibat dalam perbincangan non formal, dan mayoritas perempuan yang diteliti menyatakan tidak secara khusus menyediakan waktu untuk mengikuti diskusi politik; (6) Dalam hal lobbying, perempuan lebih banyak bersikap pasif. Hampir tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang proaktif; (7) Dalam pola mencari koneksi, perempuan hanya melakukan kegiatan secara pasif; (8) Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan basis dalam membangun sistem demokrasi dan perwujudan ketahanan politik. Hal ini disebabkan karena posisi perempuan yang begitu strategis dalam mengambil peran dalam aktivitas domestik dan aktivitas publik yang makin luas.

The study about woman participation in politic in Daerah Istimewa Yogyakarta to increase politic resilience is purposed: (a) to know woman participation in politic affair; (b) to know supporting factors of woman participation in politic affair; (c) to know inhibiting factors of woman participation in politic affair. The study is addressed to woman in Daerah Istimewa Yogyakarta with 364 respondens selected by purposif random sampling. The primary data is collected by using quetioner and the secondary data is collected by documentation. The analysis is done covered: (a) woman politic participation analysis based on constitution; (b) woman politic participation analysis based on quesioner data. According to the result of the study, can be concluded that (1) descriptively, the amount of woman citizen in DIY reach 50,54 % and just represented 9 % in parliement; (2) juridically, representation of woman in politic affair, basically protected by UU No. 39/1999 about human right chapter 46 and UU No. 12/2003 about general election, chapter 65 paragrahp 1 which regulate the representation of woman in parliement at least 30 %; (3) the activity of woman in election business, still positioning herself pasively, that limited on using their electing right in general election, have not role yet in campaign, the comision of taking vote, general election watching, or as evidence in taking vote; (4) in politic organizing, the woman is not too active in doing organizing activity, and woman observed also indicate that they are too little getting organization educ ation. They are active in talking about social problem, but organization or forum used is not politic institution or forum; (5) in politic discussing, data indicate that woman are rarely involved in politic discusion formally, both actively or pasively; they are just involved in nonformal talking, and the majority of woman observed state that they were not prepare time specifically to join in politic discusion; (6) in lobbying, the woman are in more pasive position. They are rarely doing proactive-acts; (7) in pattern searcing conection, the woman just doing pasive business; (8) the woman participation in politic affair are basis in developing democracy system and the actualization of politic resilience. This case caused by strategic position of woman in getting participation in domestic and public role which increasing broad.

Kata Kunci : Ketahanan Politik,Partisipasi Perempuan,DPRD, Woman Participation in Politic and Politic Resilience