Analisis Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan (Studi Kasus: Kebijakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh)

PUTRI MARZANIAR, AG. Subarsono, M.Si.,MA.,Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan merupakan prasyarat untuk mencapai praktik dan performa kebijakan yang optimal. Masukan pemangku kepentingan dapat menginformasikan pengembangan kebijakaan yang berdasarkan pada konteks masalah dan kebutuhan kelompok sasaran. Realita dalam perumusan kebijakan AKTPA menunjukkan adanya kontestasi tidak sehat antar pemangku kepentingan dan ketidakseimbangan pengaruh antar pemangku kepentingan telah menghambat proses pengembangan alternatif kebijakan AKTPA, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya kualifikasi kebijakan yang diharapkan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemangku kepentingan terhadap perumusan kebijakan AKTPA. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah model of stakeholder salience. Metode penelitian tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian analisis data yang digunakan mengadopsi metode analisis pemangku kepentingan. Untuk memastikan validasi data yang diperoleh selama proses penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaruh pemangku kepentingan terhadap perumusan kebijakan anti kekerasan pada perempuan dan anak relatif rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh dominasi pemangku kepentingan dependen dalam perumusan kebijakan. Lingkup keterlibatan pemangku kepentingan pada perumusan kebijakan ini terbatas pada tahap pengembangan kebijakan, sedangkan pengambilan keputusan tetap menjadi kewenangan DPRA. Kesadaran pemangku kepentingan yang rendah, kurangnya pengetahuan gender di kalangan pembuat kebijakan, dan kurang memadainya pemahaman dasar pemangku kepentingan terhadap proses kebijakan publik merupakan hambatan dalam mewujudkan pengaruh pemangku kepentingan terhadap perumusan kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Aceh.

To achieve the best policy practices and performance, stakeholder involvement in policy formulation is a requirement. Stakeholder input can inform the development of policies based on the context of the problem and the needs of the target group. The reality in the formulation of the Anti Violence Against Woman and Children (AVAWC) policy shows the existence of unhealthy competition between stakeholders, and the imbalance of power among stakeholders has hampered the process of developing alternative AVAWC policy, resulting in the failure to fulfill the expected policy qualifications. Therefore, this research aims to determine the influence of stakeholders on the formulation of the anti-violence against women and children policy. The stakeholder salience model served as the study's conceptual framework. The research methodology of this thesis is qualitative research with a case study approach. The stakeholder analysis method is then applied to the data analysis. Researchers employed triangulation techniques to guarantee the validity of the data collected during the research procedure. The research findings showed that the influence of stakeholders on the formulation of policies anti-violence against women and children was relatively low. This condition is due to the dominance of dependent stakeholders in policy formulation. The scope of stakeholder involvement in this policy formulation is restricted to the policy development stage, and the ALC retains final decision-making authority. Low stakeholder awareness, the lack of gender expertise among policymakers, and a lack of stakeholder comprehension of the public policy process are obstacles to stakeholder involvement in the formulation of AVAWC policy in Aceh Province.

Kata Kunci : analisis keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, model of stakeholder salience, Aceh