Stagnasi Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

MIRNA JONU, Indra Bastian, Prof. Dr., M.B.A., Akt.

2022 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab stagnasi pada tingkat kecukupan pengungkapan informasi LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan untuk mengetahui apakah pengungkapan informasi laporan keuangan sudah digunakan sebagai basis dalam pengambilan keputusan oleh DPRD. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan pada penelitian ini ialah tim penyusun LKPD, auditor internal yang mereviu LKPD, dan anggota DPRD. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompleksitas aset tetap, keterbatasan informasi dari SKPD, dan tidak adanya tuntutan atau kontrol anggota DPRD serta lembaga eksternal lainnya turut menyebabkan tingkat pengungkapan wajib atas informasi LKPD yang relatif rendah dan cenderung stagnan. Sementara itu, banyaknya temuan audit dan pressure internal organisasi tidak memengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Temuan penelitian menunjukan bahwa standar pengungkapan wajib dianggap kurang komprehensif untuk dijadikan ukuran kepatuhan terhadap standar karena belum mengatur kriteria pengungkapan wajib atas akun yang material. Selain itu, diketahui bahwa secara tersistem tidak ada sosialisasi yang membahas khusus kriteria pengungkapan wajib yang ada dalam SAP. Berkaitan dengan pemanfaatan pengungkapan informasi LKPD, hasil penelitian penunjukan bahwa DPRD tidak banyak memanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi LKPD yang biasa digunakan ialah LRA karena dianggap mudah dipahami. Penelitian ini berimplikasi pada pembuat kebijakan untuk memperbaiki standar dengan menambahkan akun-akun materil dan kriteria pengungkapan wajib yang diatur dalam PSAP agar lebih tepat untuk menjadi ukuran kepatuhan.

This study aims to identify the causes of stagnation in the level of disclosure of the Local Government Financial Statements (LGFS) of North Bolaang Mongondow District based on the institutional theory and to determine whether or not the disclosure of financial statements has been used as a basis for decision-making by the regional parliament. This study used a qualitative method with a case study. The participants in this study were the LGFS drafting team and the internal auditors who reviewed the LGFS and regional parliament members. The data were collected from documentation and interviews. The results showed that the complexity of non-current tangible assets, limited information on SKPD, and the absence of demands or controls from regional parliament members and other external institutions caused the low and stagnant mandatory disclosure of LGFS, while the number of audit findings and internal organizational pressures did not affect the level of mandatory disclosure. Besides, mandatory disclosure standards were considered less comprehensive and there was no systematic socialization that specifically addressed the mandatory disclosure criteria in the GAS. In terms of the utilization of LGFS information disclosure, the regional parliament did not use it much for decision-making. The most commonly used LGFS information disclosure was the Budget Realization Report (LRA) because it was easy to understand. This research has implications for policymakers to improve standards by adding material accounts and mandatory disclosure criteria regulated in the GAS to make it more appropriate to be a measure of compliance.

Kata Kunci : pengungkapan wajib, pengungkapan LKPD, pemanfaatan pengungkapan informasi LKPD, pemerintah daerah.