Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali Tahun 2021

MONICA NANDA BAKTI NUSA, Dr. Bevaola Kusumasari, S.I.P., M.Si.

2022 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan PPKM diciptakan dengan tujuan untuk mengurangi sebaran kasus positif COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan pemulihan perekonomian nasional. Artikel ini mencoba untuk menganalisis efektivitas kebijakan menggunakan pendekatan studi kasus PPKM Pulau Jawa-Bali sebagai wilayah yang paling berkontribusi menyumbangkan angka positif di Indonesia selama tahun 2021.Artikel ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan selama diterapkannya PPKM. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder. Data diperoleh dari situs web resmi pemerintah, dokumen perundang-undangan, serta artikel terkait lainnya. Data dianalisis ke dalam indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan PPKM antara lain keselarasan kebijakan dengan implementasi, keterlibatan pemangku kepentingan yang terdiri dari optimalisasi regulasi oleh pemerintah dan keteraturan rantai komando, transparansi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan PPKM di Pulau Jawa-Bali tahun 2021 terbukti efektif dalam mengurangi proporsi sebaran kasus positif COVID-19 dan berhasil memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan tujuannya yang tercantum pada Inmendagri No.13 Tahun 2021. Penerapan PPKM tetap menemui hambatan seperti ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi pemerintah hingga kurangnya persiapan pemerintah dalam melakukan antisipasi. Dengan diketahuinya hambatan ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas kebijakan dan berguna bagi pembuat kebijakan ataupun pemangku kepentingan, dimana hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam mengefektifkan kebijakan.

The PPKM policy was created to reduce the spread of positive cases of COVID-19 while considering the recovery of the national economy. This article attempts to analyze the effectiveness of policies using a case study approach to PPKM in Java-Bali as the region that contributes the most positive cases in Indonesia during 2021. In addition, this article also aims to discover the obstacles that affect policy effectiveness during the implementation of PPKM. The research method used is secondary data analysis. The data were obtained from official government websites, statutory documents, and other related articles. The data is analyzed into indicators that secondhand to measure policy effectiveness. Indicators used to measure the effectiveness of PPKM policies include policy alignment with implementation, stakeholder involvement consisting of optimizing regulations by the government and regularity of the chain of command, transparency, and continuous evaluation. The results of the analysis show that the PPKM policy in Java-Bali in 2021 has proven to be effective in reducing the proportion of the distribution of positive COVID-19 cases and has succeeded in restoring the national economy by following the objectives stated in Inmendagri No.13 of 2021. The implementation of PPKM continues to encounter obstacles such as community non-compliance to government regulations to the lack of government preparation in anticipation. It is hoped that the results of this research can be used as reference material for developing knowledge about policy effectiveness and functionality for policymakers or stakeholders, where the results of the research can be used as material for government evaluations in making policies effective.

Kata Kunci : PPKM, COVID-19, efektivitas kebijakan, tata kelola krisis