Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dari Bawah: Mobilisasi Hukum dan Praksis Sosio-Kultural Penyintas Peristiwa 1965/66 Boyolali, Jawa Tengah

MUHAMMAD MAULANA H R, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses mobilisasi hukum kelompok penyintas Peristiwa 1965/66 Boyolali, proses praksis sosio-kultural penyintas Peristiwa 1965/66 Boyolali, dan menganalisis signifikansi inisiatif lokal penyintas Peristiwa 1965/66 Boyolali terhadap desain pemenuhan hak korban pelanggaran berat HAM Peristiwa 1965/66 di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan hukum sosio-legal. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tesis ini tidak dapat dijawab dengan hanya mengandalkan penelitian hukum monodisiplin, dalam hal ini penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris semata, melainkan memerlukan pendekatan hukum yang interdisipliner di mana merupakan karakter dari pendekatan sosio-legal. Penelitian tesis ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa mobilisasi hukum kelompok penyintas Peristiwa 1965/66 Boyolali dilakukan melalui advokasi kuasi-yudisial kepada Komnas HAM dan LPSK untuk menuntut pemulihan hak korban pelanggaran berat HAM. Penelitian tesis ini juga telah menghasilkan temuan berupa empat bentuk praksis sosio-kultural penyintas Peristiwa 19656/66 Boyolali yakni: (1) kumpulan rutin korban; (2) rekonsiliasi roh lewat pencarian, memorialisasi, dan budaya "nyekar" ke kuburan korban pembunuhan di luar hukum Peristiwa 1965/66 Boyolali; (3) upaya pendokumentasian kisah para penyintas lewat film dokumenter; dan (4) pemberdayaan ekonomi penyintas. Terakhir, penelitian tesis ini telah menyimpulkan bahwa secara teoretis, arti penting inisiatif lokal terletak pada pemahaman faktual bahwa para penyintas Peristiwa 1965/66 Boyolali telah memberikan respon terhadap hukum dan situasi ketidakadilan di level negara lewat pola perilaku (pattern of behavior, nomos) mereka, yakni mobilisasi hukum dan praksis sosio-kultural yang mereka lakukan. Pada waktu bersamaan, arti penting selanjutnya pun muncul, yakni bahwa inisiatif lokal ini dapat berkontribusi pada hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) dalam konteks desain pemulihan hak korban Peristiwa 1965/66 di Indonesia. Secara teknis, kontribusi inisiatif lokal penyintas Peristiwa 1965/66 Boyolali pada aspek hukum adalah berupa kritik terhadap durasi pemberian SKKP-HAM oleh Komnas HAM, serta pada isu masa pemulihan reguler yang terbatas oleh LPSK. Kontribusi pada aspek hukum yang selanjutnya adalah mengemukanya urgensi kerjasama antara Komnas HAM, LPSK, dan Pemprov Jawa Tengah dalam rangka pemulihan hak korban Peristiwa 1965/66 pada khususnya dan korban pelanggaran berat HAM pada umumnya di wilayah Jawa Tengah, belajar dari langkah progresif pembuatan nota kesepakatan tentang pemulihan korban yang telah diteken oleh Pemprov Sulawesi Tengah. Kontribusi pada aspek hukum yang terakhir adalah catatan prospektif atas upaya penyelesaian secara non-yudisial terhadap kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang akan dilakukan oleh Tim PPHAM bentukan Presiden.

This thesis aims to describe the process of legal mobilization carried out by the survivor group of the 1965/66 Incident of Boyolali, the process of socio-cultural praxis carried out by the survivors of the 1965/66 Incident of Boyolali, as well as to analyze the significance of survivors of the 1965/66 Incident of Boyolali's local initiatives towards the design of rights fulfillment of the 1965/66 Incident victims in Indonesia. This thesis uses socio-legal approach since the research objective of this thesis cannot be answered by relying solely on monodisciplinary legal research, namely normative legal research or empirical legal research, but it requires an interdisciplinary legal approach which is the character of the socio-legal approach. This thesis concludes that the legal mobilization of the survivor group of the 1965/66 Incident of Boyolali was conducted through quasi-judicial advocacy to Komnas HAM and LPSK to demand the rights fulfillment of gross human rights violations victims. This thesis has also produced findings in the four forms of socio-cultural praxis of survivors of the 1965/66 Incident of Boyolali, namely: (1) victims' routine meeting; (2) reconciliation of spirits through search, memorialization, and the culture of "nyekar" to the graves of victims of extrajudicial killings; (3) efforts to document the stories of the survivors through documentary films; and (4) economic empowerment of survivors. Lastly, this thesis concludes that theoretically, the significance of local initiatives lies in the factual understanding that the survivors of the 1965/66 Incident of Boyolali have responded to laws and situations of injustice at the state level through their patterns of behavior (nomos), namely the legal mobilization and socio-cultural praxis that they carried out. At the same time, this local initiative also has another significance, which is to contribute to the law that was aspired to (ius constituendum) in the context of the design of rights fulfillment of the 1965/66 Incident victims in Indonesia. Technically, the contribution of the local initiative of the survivors of the 1965/66 Incident of Boyolali to the legal aspect is in the form of criticism of the duration of SKKP-HAM granting by Komnas HAM, as well as on the issue of the limited regular reparation period by LPSK. The next contribution to the legal aspect is the emergence of the urgency of cooperation between Komnas HAM, LPSK, and the Central Java Provincial Government in the context of fulfilling the rights of victims of the 1965/66 Incident in particular and victims of gross human rights violations in general in the Central Java region, learning from the progressive steps of creating a memorandum of agreement concerning the recovery of victims which has been signed by the Central Sulawesi Provincial Government. The last contribution to the legal aspect is a prospective record of efforts to resolve the cases of past gross human rights violations by non-judicial means that will be carried out by the PPHAM Team enacted by the President.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Mobilisasi Hukum, Praksis Sosio-Kultural, Pemulihan Korban, Peristiwa 1965/66.