Analisis Yuridis Terhadap Proses Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

WIEQTSA MELLYNEA A, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan terkait dengan peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Selain itu untuk mengetahui konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat dari adanya peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan guna mendapatkan data sekunder. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipik Negara (ASN) terdapat beberapa perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Proses pengalihan mewajibkan para pegawai KPK mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Untuk pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN terdapat beberapa hal telah berkesesuaian dengan sistem merit. Konsekuensi dari adanya pengalihan status pegawai berimplikasi pada independensi, struktur organisasi KPK, dan kepegawaian KPK.

This study aims to examine regulations related to changing the Corruption Eradication Commission's employment status to the State Civil Apparatus. In addition, to find out the legal consequences arising from the changing of the Corruption Eradication Commission's employment status to the State Civil Apparatus. This research is normative juridical, that is, legal literature research conducted to obtain secondary data. After the data is collected, it is analyzed using legal, historical, and comparative approaches. Based on the research results, the Law on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission is not by the background of the establishment of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The process of transferring employees of the Corruption Eradication Commission (KPK) to the State Civil Apparatus (ASN) has several differences from Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The transfer process requires KPK employees to take the National Insight Test (TWK). For the transferring employees of KPK to ASN, there are several things that are in accordance with the merit system. The consequences of the transfer of employee status have implications for the independence, the organizational structure of the KPK, and the staffing of the KPK.

Kata Kunci : Kata kunci: Alih Status, Komisi Pemberantasan Korupsi, Aparatur Sipil Negara Keywords: Status Transfer, Corruption Eradication Commission, State Civil Apparatus