Advokasi "Gempadewa" dalam Konflik Kebijakan Pertambangan Quarry di Desa Wadas, Purworejo

RIZKI AMANAH F, Muchtar Habibi, S.I.P., M.A., Ph.D.

2022 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan Izin Penetapan Lokasi Pertambangan quarry di Desa Wadas telah menimbulkan berbagai penolakan oleh masyarakat Wadas khususnya Gempadewa. Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat Wadas membuat Gempadewa menolak keras kegiatan pertambangan. Prosedur penyusunan kebijakan yang dilakukan pemerintah yang tidak partisipatif semakin mendorong Gempadewa untuk melakukan advokasi kebijakan, dimana dalam advokasi tersebut rawan terjadinya konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mendorong Gempadewa melakukan advokasi serta untuk melihat intensitas konflik yang ditimbulkan, baik dari episode konflik, penyebab konflik maupun resolusi konfliknya. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek yang diteliti dalam penelitian adalah lokasi petambangan quarry di Desa Wadas tepatnya di kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berpijak pada Teori advokasi kebijakan dan teori Policy Conflict Framework (Kerangka Konflik Kebijakan). Hasil penelitian menunjukan bahwa advokasi yang dilakukan Gempadewa didorong oleh kebijakann yang close-elitis, dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Padahal dari awal masuknya kebijakan masyarakat Wadas menolak adanya pertambangan karena factor lingkungan dan ekonomi yang sangat bergantung dengan alam. Dari hal tersebut Gempadewa melakukan proses advokasi kebijakan publik dengan strategi inside (menekan actor kebijakan secara langsung) dan outside (menekan actor publik secara tidak lansgung dengan menarik opini publik). lebih lanjut dalam advokasi sangat rentan terjadinya konflik. Dari temuan hasil penelitian konflik di Desa Wadas tergolong dalam konflik intensitas tinggi karena adanya perasaan terancam dari masing-masing actor dan keengganan untuk berkompromi. Selain itu isi dan proses kebijakan prtambangan juga menjadi penyebab munculnya konflik, di sisi lain pendekatan yang dilakukan pemerintah dengan "Solomon trap" tidak dapat meredan konflik yang terjadi.

The decision of the Governor of Central Java to issue a permit to determine the location of quarry mining in Wadas Village has caused various rejections by the Wadas community, especially Gempadewa. Worries about environmental damage and the loss of livelihoods for the Wadas community made Gempadewa strongly reject mining activities. The government's non-participatory policy-making procedure has pushed Gempadewa to do policy advocacy, which is prone to conflict. The purpose of this research is to find out the factors that encourage Gempadewa to do advocacy and to see the intensity of the conflict caused, both from the conflict episode, the cause of the conflict and the resolution of the conflict. This type of research is using a qualitative approach with a case study method. The object studied in this study is the location of the quarry mining in Wadas Village, Bener, Purworejo. Data collection techniques using interview techniques and documentation studies. The theory used in this research is based on the theory of policy advocacy and the theory of Policy Conflict Framework. The results of the study show that the advocacy carried out by Gempadewa is driven by a close-elitist policy, where the community is not involved in the policy-making process. In fact, from the beginning, the Wadas people's policy rejected mining due to environmental and economic factors that depended heavily on nature. From this, Gempadewa carried out a public policy advocacy process with inside strategies (directly suppressing policy actors) and outside (indirectly suppressing public actors by attracting public opinion). Furthermore, in advocacy, it is very vulnerable to conflict. From the findings of the research, the conflict in Wadas Village is classified as high-intensity conflict because of the feeling of being threatened by each actor and the reluctance to compromise. In addition, the content and process of mining policies are also the cause of the emergence of conflicts, on the other hand the approach taken by the government with the "Solomon trap" cannot reduce the conflicts that occur.

Kata Kunci : Kebijakan pertambangan, advokasi Gempadewa, konflik kebijakan