The Role of Witness and Victims Protection Agency buka kurung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tutup kurung in Ensuring the Access of Justice for Women Victims of Human Trafficking
LIDWINA DANASMARA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D.
2022 | Skripsi | S1 HUKUMAkses terhadap keadilan untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan seiring dengan maraknya kasus TPPO di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan sesuai dengan UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban. Hadirnya LPSK penting untuk memastikan korban TPPO bisa mendapat akses terhadap keadilan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis peran LPSK dalam membantu wanita korban TPPO untuk mendapat akses terhadap keadilan berdasarkan hukum yang mengatur TPPO yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum ini menerapkan metode penelitian normatif-empiris yang menggunakan pengumpulan data melalui penelitian lapangan serta tinjauan literatur dari hukum yang mengatur TPPO yang berlaku. Penelitian hukum ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada perbedaan dalam hukum yang ada dan penerapannya, terutama pada penegakan hukum yang tidak efektif oleh para aktor penegak hukum yang menyebabkan akses terhadap keadilan bagi korban TPPO masih belum maksimal. Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan LPSK mengalami kesulitan dalam tugasnya membantu korban TPPO untuk mendapatkan akses terhadap keadilan sehingga menghalangi mereka untuk memberikan pelayanan yang optimal.
Access to justice for victims of human trafficking becomes a point of interest along with the increasing rate of human trafficking cases in Indonesia. The Witness and Victims Protection Agency (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK) was established in accordance with Law No. 13/2006 on the Protection of Witnesses and Victims to provide protection for witness and victims. The existence of LPSK is crucial to ensure victims of human trafficking can achieve access of justice. This Legal Research aims to analyze the role of LPSK in helping victims of human trafficking, especially women, in achieving access of justice based on the relevant laws and regulations concerning human trafficking in Indonesia. This Legal Research applies the normative-empirical research method that employed the use of field research as well as literature review from the existing laws and regulations concerning human trafficking. This Legal Research concludes that there is a gap between the regulations and its enforcement, mainly in the ineffective implementation of the existing regulations by law enforcement institutions which results in the lack of access to justice for victims of human trafficking. Moreover, as a result of the ineffective law implementation, LPSK is faced with challenges that prevents them from providing optimal services for victims of human trafficking to achieve access to justice.
Kata Kunci : Human Trafficking, Women Victims, Access to Justice, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban buka kurung LPSK tutup kurung