RECEIVING STATE'S OBJECTION TO THE STATUS OF PREMISES OF DIPLOMATIC MISSION TOWARDS ESTABLISHMENT OF A SENDING STATE

BRIGIETH RUNGO RATA, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memperbolehkan negara penerima untuk mendeklarasikan personil diplomatik sebagai persona non grata sebagai pencegahan penyalahgunaan hak istimewa dan imunitas yang didapatkan dari hubungan diplomatik antar negara. Mekanisme yang sama untuk gedung diplomatik tidak terdapat di dalam Konvensi Wina 1961. Penelitian ini akan menganalisis bahwa meskipun tidak adanya dasar tertulis di dalam Konvensi Wina 1961 untuk negara penerima memberikan keberatan terhadap status gedung diplomatik, terdapat mekanisme atau keadaan yang memperbolehkan negara penerima untuk memberikan keberatan dalam beberapa bentuk terhadap status gedung diplomatik yang dibenarkan di bawah hukum internasional. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang datanya diambil dari sumber data sekunder. Maka dari itu, untuk menganalisis dan menyimpulkan, penelitian ini akan bergantung kepada hukum dan regulasi juga studi tertulis melalui buku dan artikel dari jurnal. Penelitian hukum ini dianalisis dan disimpulkan bahwa negara penerima dapat memberikan keberatan terhadap status gedung diplomatik, secara khusus ketika tidak adanya peraturan tertulis yang mewajibkan negara pengirim untuk meminta persetujuan lebih dulu sebelum menetapkan gedung diplomatik, dengan berkomunikasi dengan waktu yang tepat dan memastikan bahwa keberatan tersebut tidak secara sewenang-wenang dan diskriminatif. Keadaan lain adalah dengan memberikan keberatan dalam bentuk mengecualikan atau membatasi hak tidak dapat diganggu gugat dibenarkan dengan pembelaan diri atau adanya peraturan nasional negara penerima.

VCDR allows receiving state to declare diplomatic personnel as persona non grata to prevent the abuse of privileges and immunities accorded by diplomatic relations between states. The mechanism alike for premises of a diplomatic mission is not existing within the VCDR. This research will analyze despite the absence of written grounds in the VDCR for receiving state to object the premises of a diplomatic mission, mechanisms or circumstances that will allow the receiving states to object the status of diplomatic premises in any forms justified under the international law. This legal research employs the normative legal research which data will be collected through secondary sources. Accordingly, to analyze and conclude the issue, this research will rely upon the laws and regulations as well as studies written through books and journal articles. This legal research is analyzed and concluded that receiving state may object the status of premises of a diplomatic mission, especially in absence of written regulation that obliges the sending state to request prior approval for the establishment of diplomatic mission premises, by communicating in a timely manner and ensure that the objection is non-arbitrary and non-discriminatory. Another circumstance is objecting the status of diplomatic mission premises by exempting or limiting the inviolability of premises justified with self-defense or existing national legislation of the receiving state.

Kata Kunci : Inviolability, Diplomatic Premises, VCDR