Status dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terkait Perjanjian Internasional Setelah Putusnya Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara

AUDINA ARVANITA R, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Malaysia dan Korea Utara adalah dua negara yang memiliki hubungan yang dekat dan tentunya memiliki berbagai kerja sama kerja sama yang dituliskan pada perjanjian internasional. Namun, pada tahun 2021, Korea Utara telah resmi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan dampak dari pemutusan hubungan diplomatik di antara kedua negara terhadap status keberlakuan dari perjanjian internasional, baik itu perjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral yang dimiliki oleh Malaysia dan Korea Utara. Penulisan ini turut mengkaji mengenai mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian internasional yang dimiliki oleh kedua negara pasca putusnya hubungan diplomatik. Penulisan ini dikategorikan sebagai penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Lalu, hasil penelitian ini diuraikan dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional baik multilateral maupun bilateral yang dimiliki oleh kedua negara dapat terus berlaku walaupun hubungan diplomatiknya telah terputus, dengan adanya batasan terhadap kondisi perjanjian internasional yang memerlukan hubungan diplomatik sebagai syarat berlakunya. Sedangkan terkait penyelesaian sengketa terkait perjanjian internasional dapat diselesaikan dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang tercantum dalam pasal dalam perjanjian internasional yang dimiliki, serta beberapa pilihan seperti adanya pembukaan interest sections dan perwakilan konsuler.

Malaysia and Democratic Peoples Republic of Korea (DPRK) are two countries with a warm relationship and various cooperations written in international treaties. However, in 2021, Democratic Peoples Republic of Korea (DPRK) officially severed ties with Malaysia. Therefore, this thesis aims to describe the impact of the severance of diplomatic relations between them on the enforceability status of international treaties, both multilateral treaties and bilateral treaties owned by Malaysia and Democratic Peoples Republic of Korea (DPRK). This thesis also examines the dispute settlement mechanism related to international treaties owned by the two countries after the severance of diplomatic relations. This Thesis is categorized as normative research using secondary data as research material. Then, the results were described using qualitative analysis method. Based on the results of the research, it can be concluded that international treaties owned by both countries, both multilateral and bilateral, can continue prevail even the diplomatic relations have severed, with the conditions that an international treaty does not have to have diplomatic relations as a condition for their enforceability. Meanwhile, settling disputes that arose from international treaties can be resolved by following the provisions in the articles in international treaties themselves, as well as several options, such as establishing interests sections and consular representations.

Kata Kunci : hubungan diplomatik, perjanjian internasional, penyelesaian sengketa internasional