Demokrasi lokal di bawah bayang-bayang negara :: Studi atas dominasi dan hegemoni negara terhadap Nagari di Minangkabau

SHALIHIN, Nurus, Dr. Susetiawan

2003 | Tesis | S2 Sosiologi

Hamparan Nagari sebagai unit budaya terkecil di belahan nusantara ini, oleh etnis Minangkabau merupakan gmbd of se&i&nli& sekahgus lambang mikrokosmik dan sebuah tatanan makrokosmik yang lebih luas. Kesatuan geneologis dan teritorial yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip; musyawarah, pluralisme, empowerment, egahtarian, kemandirian dan kebersamaan adalah lambang sistern sosio-budaya, politik dan ekonomi masyarakatnya. Secara kultural nagari merupakan institusi tertinw secara politik dan sosial. Sebagai sebuah lembaga, nagari medki kualitas teritorial dan Lmahtas geneologis; ia bukan saja berhngsi sebagai pemerintahan adat tapi sews merupakan lembaga pemeritahan formal yang mempunyai unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif. Nagari adaiah simbol pemerintahan, sekahgus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan masyarakat yang otonom, nagari merupakan ‘repubk mini‘ dengan teritod yang jelas bw warganya. Ia punya pemerintah sendhi, punya adat sendiri yang mengatur tata kehdupan anggotanya. Dalam konteks inilah kemudian relevan memuzakarahkan nagari kaitannya dengan proses demokratisasi di jenjang ‘akar rumput’. Studi demokrasi lokal di bawah bayang-bayang negara dilaksanakan di Sumatera Barat. Konsentrasi penelitian ini difokuskan pada upaya negaranisasi institusi Mtural masyarakat Minangkabau lewat mekanisme dominasi dan hegemoni. Negara sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Mean bukanlah lembaga netral yang hanya mengabdikan diri pada kepentrngan umum, negara akin selalu berpihak pada suatu golongan dan melayani kepentingan kelompok dominan. Biasanya negara melakukan kontrol sosial terhadap rakyat dapat diidentifiasi melalui dua bentuk, yakni dominasi dan hegemoni. Dominasi selalu menekankan pada aspek koersif melalui aparat yang represif, peraturan hukum, birokarasi dan lain sebagainya Sementara hegemoni lebrh meniukberatkan pada upaya mempengaruhi kelompo k sosial yang dikuasai supaya menyetujui hubungan yang ada. Proses menemukan titik kesepahaman atau konsensus dilakukan dengan cara menawarkan ‘harga’ kepada kelompok subordman. Itulah sebuah versi negosiasi dari ideologi kelas yang berkuasa. Kenyataan di lapangan mentaswirkan proses negaranisasi telah menimbulkan mltzirul shock terhadap kehidupan sosial, politik, e konomi dan budaya orang Minang. Pecahnya kesatuan kelernbagaan formal dengan kelembagaan informal, hancurnya kesatuan kepemimpinan formal dengan kepemimpinan informal, munculnya berbagai konfhk sosial, konflik kelembagaan, dan kon fik kepemimpinan, sertanya ‘matinya’ demokra.ri hrupi‘an di Minangkabau, merupakan ekses langsung yang tak terelakkan dari proses dominasi dan hegemoni negara. Sebab, perubahan sistem pemerintahan dari nagari ke desa bukan sekedar transpalantasi kelembagaan an sich (dari nagari ke desa), melainkan lebih merupakan perubahan sistem, orientasi, dan fdosofi kehidupan kultural etnis Minangkabau. Praktek ini tidak berhenti di masa Orde Baru saja, tapi berlanjut di Era Reformasi. Walau sekarang orang Minang telah kembah hdup bernagari, namun nagari yang diimajinasikan oleh masyarakat jauh berseberangan dengan reahtas yang senyatanya. Harapan tidak selamanya harus persis menjadi sebuah kenyataan; nagari sekarang jelas tidak sama dengan nagari yang ada dalam colhcfizx memo9 masyarakat, sebab banyak hal yang telah berubah, namun satu hal yang masih tetap bertahan, yakni kekuasaan masih belum berphak pada rakyat. Meski tejadi perubahan, fob hanya ‘batuka bamakjo cigak2, kekuasaan hanya merubah wajah dominasi ke rupa hegernoni. ‘Kembalt ke nagari’ bukanlah kembahnya kedaulatan anak nagari, dan juga bukan revitaltsasi dai- dai kultural, melainkan sebuah proses mitologkasi. ‘Kembali ke nagari‘ tidaklah sesederhana yang diimajinasikan; membangun kehdupan yang demokratis, partisipatif, dan emansipatif dalam bingkai lokalitas. Alih-alih pemberdayaan rakyat, justru secara implisit di belakang simbol-simbol kultural ‘kembali ke nag& seperti ‘adat basand Jyara’, yara ’ basan& kdabul’h ‘adat sabngka nagari: ‘kembab paah kearifan buahya ’ dan semacamnya, pemerintah berupaya memperkoko h kuasaanya. Simbol-simbol kultural menjadi sarana penting bagi penguasa menjaring rakyat dalam perangkap hegemoni yang didesain sedemikian apik di belakang wajah peraturan perundang-undang dengan bungkusan otonomi, desentralisasi, demokrasi, kemajemukan dan lain sebagainya. Di sinilah kemudian impian masyarakat dikonstitituslkan oleh otoritas kultural menjadi hal yang lain, jauh dari realitas yang sebenarnya. Nagari hanya serpihan masa lalu dan kini menjadi ‘mimpi’, karena ‘kembali ke nagari’ ternyata hanyalah seperangkat ‘konstruksi semu realitas’ yang merentensikan sebuah kebenaran, namun senjatanya tidak lebih ‘sebuah distorsi reahas’ itu sendiri.

Kata Kunci : Sosiologi,Demokrasi Lokal,Nagari Minangkabau