INTERSECTIONAL DISCRIMINATION AGAINST FEMALE SEX WORKERS AS IMPLICATIONS OF CONTRADICTING REGULATIONS IN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ALMYRA LUNA KAMILLA, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M,

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Per tahun 2022, keempat kabupaten dan satu kotamadya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah memiliki Peraturan Daerah yang secara tegas mengkriminalisasi perempuan pekerja seks. Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan hukum pidana nasional Indonesia yang tidak mengkriminalisasi pekerja seks perempuan. Penelitian hukum ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa karena peraturan yang saling bertentangan, perempuan pekerja seks di DIY mengalami diskriminasi interseksional berdasarkan gender dan profesi. Penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku tentang pekerja seks di tingkat nasional dan lokal serta bentuk diskriminasi interseksional yang dialami oleh pekerja seks perempuan. Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, kriminalisasi terhadap perempuan pekerja seks di DIY bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Kedua, kriminalisasi mengakibatkan diskriminasi interseksional terhadap perempuan pekerja seks di DIY dalam berbagai bentuk termasuk kekerasan fisik, seksual, dan finansial. Oleh karena itu, penelitian hukum ini menyerukan reformasi kebijakan penal dan non-penal untuk melindungi perempuan pekerja seks dengan lebih baik.

As per 2022, all four regencies and one municipality in the province of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) are equipped with local regulations that explicitly criminalizes female sex workers. These local regulations contradict the national criminal law of Indonesia which does not criminalizes female sex workers. This legal research is built on the premise that due to the contradicting regulations, female sex workers in DIY suffer intersectional discrimination on the basis of gender and profession. The Author uses both normative and empirical approach to analyze the current legal framework concerning sex work in national and local level as well as the form of intersectional discrimination that female sex workers experience. This legal research concludes that first, the criminalization of female sex workers in DIY contradicts higher laws and public interest. Second, the criminalization resulted in intersectional discrimination against female sex workers in DIY in many forms including physical, sexual, and financial abuse. Thus, the legal research calls for penal and non-penal policy reform to better protect female sex workers.

Kata Kunci : Diskriminasi interseksional, kriminalisasi, perempuan pekerja seks.