Politik Penguasaan Lahan Garapan Dalam Pengelolaan Hutan Wengkon Desa Getas di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Gadjah Mada

RETNO PERTIWI, Bowo Dwi Siswoko, S.Hut., MA

2022 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM khususnya di Hutan Wengkon Desa (HWD) Getas memiliki potensi sumberdaya hutan yang besar. Sehingga, pengelolaannya tidak akan terlepas dari aktifitas politik berbagai pihak untuk meraih kepentingannya dalam pemanfaatan kawasan hutan. Penguasaan lahan garapan di HWD Getas ditunjukkan dengan adanya perbedaan luas lahan garapan yang dimiliki setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi politik penguasaan lahan garapan dan dampaknya dalam pengelolaan Hutan Wengkon Desa Getas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam menggunakan purposive sampling, studi literatur, dan triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di HWD Getas melibatkan banyak stakeholder dengan berbagai kepentingan. Peralihan hak kelola dari Perhutani kepada UGM menyebabkan pergeseran kewenangan sehingga terjadi perubahan dan perbedaan kepentingan masing-masing stakeholder dalam meraih keuntungan pada kawasan hutan. Berbagai pihak melakukan tindakan politik yang akan selalu beririsan dengan konflik agar dapat menguasai dan memanfaatkan lahan garapan. Masing-masing stakeholder berusaha meraih kepentingannya dengan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mendukung tujuannya. Politik dan konflik tersebut menimbulkan dampak pada pengelolaan lahan garapan KHDTK UGM di HWD Getas. Dampak positif penguasaan lahan garapan di HWD Getas yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kawasan hutan, mempermudah koordinasi program-program pengelola, serta mengembangkan hal-hal baru. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, kendala pelaksanaan program yang melibatkan lahan garapan, serta terancamnya kelestarian hutan.

The Forest for Specific Purposes (KHDTK) of UGM, especially in the Village Forest (HWD) of Getas has great forest resource potential. Thus, its management doesn't separate from the political activities of various parties to achieve their interests in utilizing forest areas. The dominance of arable land authority in Getas Forest Village is shown by the difference in the area of each individual's arable land. This research aims to identify the political dominance of arable land authority and its impact on the management of the Getas Village Forest. This research used case study method with a qualitative approach. Data collection in this research was carried out by observation, indepth interviews using purposive sampling, literature studies, and triangulation. Data analysis was carried out in stages of data reduction, data presentation, and concluding. The results showed that forest management in Getas Village Forest involves many stakeholders with various interests. The change in management rights from Perhutani to UGM causes changes and differences in the interests of each stakeholder. Various parties carry out political actions that always intersect with conflicts to control and utilize the arable land. Each stakeholder has sought to achieve their interests by establishing cooperation with relevant parties who support their goals. The positive impacts of politics and conflicts on the management of arable land authority are to increase awareness of forest areas, facilitate the coordination of management programs, and develop new things. The negative impacts are causing income inequality, hindering the implementation of the programs, and threatens forest sustainability.

Kata Kunci : KHDTK UGM, Politik, Penguasaan, Lahan Garapan