Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam penyusunan APBD :: Studi kasus penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan di era Otonomi Daerah

KASIRI, Isran, Dra. Ratnawati, SU

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik, (Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Studi ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauhmana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sudah diterapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkulu Selatan ? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap ketiga prinsip tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-eksploratif melalui pendekatan interpretatif. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi belum sepenuhnya diterapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini ditandai oleh beberapa hal : Pertama, pada prinsip akuntabilitas DPRD sebagai representasi dari masyarakat belum melakukan penyerapan aspirasi masyarakat secara optimal. Penyerapan aspirasi masyarakat masih didominasi oleh Eksekutif melalui musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) menyangkut perencanaan anggaran belanja pembangunan. Kinerja pelayanan birokrasi yang buruk dan keberjarakan antara DPRD dengan konstituennya, serta tidak adanya pelaporan kepada masyarakat mengenai penggunaan APBD. Kedua, pada prinsip transparansi, sulitnya akses masyarakat terhadap data-data (dokumen) APBD. Sebagai suatu sarana untuk kemudahan masyarakat mengakses APBD, seperti publikasi di media massa (koran, radio) dan sosialisasi melalui dengar pendapat tentang prioritas-prioritas daerah dalam APBD belum menjadi perhatian penuh baik Pemerintah Daerah maupun DPRD. Ketiga, pada prinsip partisipasi. Partisipasi masyarakat baru sebatas pada anggaran belanja pembangunan, yaitu melalui musbangdes dan public hearing yang dilakukan pada saat pembahasan RAPBD.

This study is the answer to a research question about how far the principals of accountability, transparency, and participation have been applied in compiling the APBD (local budget) in Regency of South Bengkulu. This research aims to explore those principals. The used method here is interview and documentation techniques. The found data was analyzed in descriptive-explorative method through interpretative approach. According to the research result, in fact the principals of accountability, transparency, and participation aren’t applied totally in compiling of APBD in the Regency of South Bengkulu. It’s pointed by some causes. First, in the principal of accountability, local legislative (DPRD) as the people representative, hasn’t absorbed the people aspiration optimally yet. The absorption of the people aspiration is still dominated by the executive through the rural development discussion (Musbangdes) about the planning of development budget. The achievement of bad bureaucracy service and the distance between the DPRD and its constituents, and there’s no report to the people about the usage of local budget (APBD). The second, in the principal of transparency, it’s difficult to the people to access the data/documents of APBD. The media to make the people able to access the APBD easily, like publication in mass media (newspaper, radio) and the socialization through the public hearing about local priorities in the APBD, has neither been totally concerned by the local government or the DPRD. The third is in the principal of participation. The people participation is just in the development budget affair, through the Musbangdes and the public hearing done in the time of discussion of the APBD planning.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, APBD, Akuntabilitas dan Transparansi.