Kendala Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Dalam Proses Pembangunan Di Kabupaten Sorong

ADITYA P MARPAUNG, Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala pelepasan hak atas tanah adat dalam proses pembangunan di Kabupaten Sorong, serta mengkaji upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara yang dilakukan bersama responden dan narasumber, sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik studi lapangan, yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penentuan responden digunakan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan data dengan adanya pertimbanganpertimbangan untuk mencapai target atau fokus tujuan tertentu. Dalam penggunaan teknik ini peneliti membutuhkan responden yang mengalami secara langsung dan narasumber yang memahami fokus dari penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisis, meringkas, serta menggambarkan kejadian dari data yang diperoleh. Hasil penelitian yang didapatkan adalah kendala pelepasan hak atas tanah adat terjadi melalui tindakan pemalangan oleh Masyarakat Hukum Adat di wilayah yang sedang dilakukan pembangunan. Kendala pelepasan hak atas tanah adat dalam proses pembangunan terjadi karena keterbatasan anggaran dalam pembangunan yang mengakibatkan terhambatnya proses ganti rugi, adanya klaim kepemilikan kembali oleh oknum Masyarakat Hukum Adat atas tanah adat yang sudah dilepaskan sebelumnya kepada pemerintah, serta belum adanya kepastian terkait pemilik hak atas tanah adat menyebabkan terjadinya klaim kepemilikan dari marga atau oknum yang berbeda diatas sebidang tanah yang sama. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan proses pengakuan hak yang akan menghasilkan kepastian hak atas tanah adat beserta peta adat kepada setiap subjek Masyarakat Hukum Adat. Selain itu anggaran untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian oleh Masyarakat Hukum Adat juga harus disiapkan dan diselesaikan terlebih dahulu demi kelancaran pembangunan yang akan dilaksanakan.

The research that has been carried out aims to find out how the obstacles to relinquishing customary land rights are in the development process in Sorong Regency, and to examine what efforts can be made to overcome these obstacles. This type of research is an empirical juridical law research. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews conducted with respondents and resource persons, while secondary data is obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. The primary data collection technique uses field study techniques, which are carried out by examining primary data. Determination of respondents used purposive sampling technique, namely data collection with considerations to achieve a target or focus on a particular goal. In using this technique, researchers need respondents who have experienced it directly and sources who understand the focus of this research. Data analysis used descriptive qualitative, namely analyzing, summarizing, and describing events from the data obtained. The result of the research is that the problem of relinquishing customary land rights occurs through the act of impediment by the Customary Law Community in the area under construction. Constraints on relinquishing customary land rights in the development process occurred due to budget constraints in development which resulted in delays in the compensation process, the existence of re-claims of ownership by elements of the Customary Law Community over customary lands that had been previously released to the government, and the lack of certainty regarding the owners of indigenous land rights causes ownership claims from different clans or individuals on the same piece of land. Efforts that can be made to overcome these obstacles are to carry out a process of recognizing rights which will result in certainty of rights to customary land along with customary maps for each subject of the Indigenous Law Community. In addition, the budget to meet the demands for compensation by the Indigenous Law Community must also be prepared and completed in advance for the smooth development of which will be implemented.

Kata Kunci : Disclaimer of Rights, Indigenous Peoples, Development