PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS, DAN TINGKAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2020)

INTAN PERMATASARI, Mardiasmo, Prof., Dr. Ak., MBA.,

2022 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh karakteristik (diwakilkan dengan variabel pembiayaan utang dan tingkat kemandirian pemerintah daerah), kompleksitas (diproksikan variabel umur administratif, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif pemerintah daerah), serta tingkat akuntabilitas (jumlah temuan SPI dan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan) terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini berfokus pada LKPD Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2016 hingga 2020 dengan total 25 sampel serta memiliki rata-rata pengungkapan wajib LKPD sebesar 58,2%. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan utang, tingkat kemandirian, dan umur administratif pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sedangkan jumlah SKPD, ukuran legislatif, temuan SPI, dan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasar penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

The purpose of this research is to analyze and provide empirical evidence towards the effect of local government characteristics (represented by debt financing and local government self-sufficiency), local government complexities (proxied by administrative age, number of SKPD, and legislature size), and local government accountability (the weakness of SPI and the findings of compliance with laws) to the level of mandatory disclosure of Local Government Financial Statement based on Government Accounting Standards. This research focuses on the Local Government Financial Statement of District and City in the Province of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) for 2016 to 2020 fiscal year. There are 25 samples of Local Government Financial Statements selected with an average Local Government Financial Statement mandatory disclosure level is 58,2%. This research prove that debt financing, local government self-sufficiency, and the administrative age of local government have effect on Local Government Financial Statement mandatory disclosure, while the number of SKPD, legislature size, the weakness of SPI, and the findings of compliance with laws are proved to have no effect on the Local Government Financial Statement mandatory disclosure.

Kata Kunci : Pengungkapan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, karakteristik pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, tingkat akuntabilitas pemerintah daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan